Luhut Binsar Disindir PDIP Soal Statement Rakyat Dominan Minta Pemilu 2024 Ditunda

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Pernyataan Menko Marinves Luhut Pandjaitan soal Pemilu 2024 dinilai tak tepat oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Dia mengimbau semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan Presiden menyangkut isu pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hasto mengatakan big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak.

Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Baca juga: Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Kunjungi Rencana Pembangunan TPST Padangsambian Kaja Denpasar

Hal itu disampaikan Hasto soal pernyataan menteri Jokowi yakni Menko Marinves Luhut Pandjaitan yang
mengklaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.

“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto Kristiyanto, Senin (14/3).

“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah.
Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” tambah Hasto.

Baca juga: Luhut: Uji Coba PPLN Masuk Bali Tanpa Karantina Dimulai 14 Maret

Karena itu, Hasto mengatakan PDIP mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif.

Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.

Hasto mengatakan Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.

Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.

“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024.

Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegasnya.

Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi. Dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.