Walhi Bali Pertanyakan Klaim Gubernur Soal Lahan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Ajak Koster Adu Data

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi kembali mendapat sorotan dari para aktivis lingkungan.

Salah satunya adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali.

Menurut mereka, proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi tersebut dinilai tidak ramah lingkungan dan justru mematikan lahan pertanian produktif di sepanjang wilayah yang dijadikan lokasi proyek.

Hal ini mereka temukan saat pihaknya melakukan survei lapangan di tiga kabupaten yang akan dilewati jalan tol tersebut yakni Badung, Tabanan, dan Jembrana.

Baca juga: Desak Patuhi Putusan MK Terkait Proyek TOL Gilimanuk-Mengwi, KEKAL, FRONTIER, & WALHI Surati Koster

Saat itu, survei tersebut dilakukan oleh Walhi Bali bersamaTim Komisi Penilai Amdal beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Walhi Bali, Made Krisna Dinata dalam konferensi persnya di Kantor Walhi Bali, Denpasar, Kamis 17 Maret 2022.

Pria yang akrab disapa Bokis tersebut bahkan menjelaskan bahwa pernyataan Gubernur Bali, Wayan Koster ternyata berbanding terbalik dengan hasil survei pihaknya.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Gubernur Koster mengatakan di berbagai media bahwa jalur pembangunan tol lebih banyak memanfaatkan lahan ladang dan lebih banyak memanfaatkan lahan yang tidak produktif.

Koster bahkan saat itu, menurut mereka, memastikan tidak ada kawasan subak yang hilang di lokasi proyek tersebut.

“Temuan dari Walhi saat turun bersama Tim Komisi Penilai Amdal, ditemukan yang digunakan lahan persawahan. Sehingga nanti akan ada pengurangan jumlah pangan yang dihasilkan,” jelasnya.

Menurut Bokis, hampir di tiga kabupaten tersebut yang dilewati oleh jalur jalan tol tersebut, pemanfaatan lahan-lahan produktif, khususnya lahan pertanian ditemukan.

Khususnya dalam kawasan simpang susun jalan tol.

“Rata-rata menggunakan lahan hijau di titik simpang susun jalan tol di Kaliakah, Jembrana. Simpang susun di Soka, Tabanan, dan di pintu keluar di Mengwi, Badung,” tegasnya.

Pihaknya menjelaskan bahwa berdasarkan Amdal milik PT. Sumber Rodhium Perkasa, rencana pembangunan jalan tol total menempati luas ruang kurang lebih 1.069,44 hektar.

Baca juga: Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi Disebut Tak Rusak Sawah, Irigasi dan Pura, Walhi Bali Tantang Buka Data

Digunakan kondisi eksisting peruntukan lahan yang terkena, dominan melintasi beberapa kategori lahan.

Meliputi area kebun rakyat 488 hektar. Sawah irigasi 188 hektar.

Kawasan hutan lindung Bali Barat 75,14 hektar. Kebun milik Pemprov Bali 49,6 hektar.

Taman nasional Bali barat 20,36 hektar. Jalan eksisting 13,9 hektar, Sungai 22,7 hektar dan pemukiman 20 hektar.

“Total sawah yang terkena oleh trase sesuai pemetaan yang kami lakukan mencapai luasan sebesar 480, 54 hektar. Dengan total 98 subak yang terancam diterabas. Angka ini tentunya berbeda dengan angka pada data Amdal yang mengatakan jika sawah irigasi terdampak tersebut seluas 188,31 hektar,” imbuh Krisna Dinata.

Bahkan, pihaknya mempertanyakan kebenaran klaim Gubernur Koster yang menyebut bahwa area lahan tersebut dikatakan lahan kering atau ladang yang kurang produktif.

“Jelas saja dalam dokumen pemrakarsa disebutkan kondisi eksisting peruntukan yang terkena jalan tol terdapat irigasi di dalamnya,” teganya

Bokis juga menambahkan bahwa pihaknya meminta Gubernur Koster untuk menunjukan data jika proyek tersebut tidak menggunakan lahan produktif pertanian.

Tidak tanggung-tanggung, pihaknya memberi waktu 3x24 jam untuk menjelaskan data tersebut

“Kami meminta Koster dalam waktu 3x24 jam untuk menunjukkan data yang menjelaskan bahwa dari 1.100 hektar tersebut semuanya lahan kering atau yang kurang produktif. Jika tidak bisa menunjukkan data tersebut, patut diduga telah menyebarkan berita bohong,” tandas Bokis.

Baca juga: Taman Hutan Raya Ngurah Rai Menyusut Seluas 62 Hektar, Walhi Khawatirkan Tak Sesuai Peruntukan

Sebelumnya, proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi sebelumnya dikhawatirkan akan mengorbankan jalur hijau dan lahan pertanian di Bali.

Pasalnya, dari sepanjang luas 1.113,33 Ha ruas jalan itu disebut-sebut merupakan lahan hijau dan pertanian.

Terkait hal tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan bahwa dalam proyek jalan tol tersebut tidak akan mengorbankan ladang persawahan dan jalur hijau.

Bahkan, Koster mengungkapkan bahwa dalam proyek tersebut, dipastikan tidak akan menganggu lahan pertanian. Bahkan, ia mengaku bahwa sebelum pembangunan pihaknya sudah menghitung terkait hal tersebut.

Sehingga dipastikan tidak ada subak yang terganggu, termasuk irigasi subak telah diperhitungkan dengan matang.

"Walhi tugasnya memang begitu. Tapi tugas saya membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa pembangunan jalan tol, lahan iya, tapi tidak sebanyak itu. Itu data salah," tegasnya usai menggelar konferensi pers Digital Festival 2022 di Rumah Jabatan, Jayasabha, Denpasar, Selasa 15 Maret 2022 kemarin.

Ia menjelaskan bahwa total keseluruhan lahan yang terdampak dalam proyek jalan tol terdekat 1.100 Ha yang mayoritas lahan ladang, dan bukan lahan persawahan yang produktif.

Begitu juga dengan saluran irigasi subaknya, akan dibuatkan saluran khusus supaya tidak mengganggu pengairan yang ada.

"Total tanah yang terkena jalan tol 1.100 hektar, dan sebagian besar lahan ladang bukan sawah. Subaknya tidak terganggu, karena nanti dibuatkan saluran khusus untuk subaknya. Supaya tidak menggangu pengairan," tegas gubernur asal Buleleng ini.

Dalam kesempatan itu, Wayan Koster menegaskan semua proses pembangunan nanti sudah diperhitungkan dengan sangat matang. Mengingat pembangunan jalan itu merupakan megaproyek yang melintasi tiga kabupaten, 13 kecamatan dan 58 desa atau kelurahan.

"Kita sudah memperhitungkan semua. Kita tidak bodo-bodo amat ngurus begini, kita kan sekolah," tandasnya. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali