Mereka Tidak akan Kami Lupakan: Jelang Kunjungan Jokowi ke Desa Kesetnana, Nusa Tenggara Timur

TRIBUN-BALI.COM  – Celoteh riang dari anak-anak di Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Soe, Nusa Tenggara Timur terlihat ramai di sore kemarin.

Mereka begitu gembira karena sebentar lagi desa hunian mereka yang selama ini lengang, akan sontak berubah semarak takkala Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke desa mereka pada hari Kamis besok (24 Maret 2022).

Tidak hanya anak-anak, Wlem Kono (36) yang beristrikan Martha Koan (28) dan sudah memiliki empat anak merasa berbunga-bunga karena akan berjumpa dengan Presiden Jokowi.

Dengan penghasilannya yang tidak seberapa karena hanya mengandalkan pekerjaannya dari pengemudi ojek, kunjungan Jokowi bisa jadi akan mengubah kehidupannya.

Desa Kesetnana menjadi lokasi kunjungan Presiden Joko Widodo karena termasuk desa yang beresiko stunting.

Selain warga kesulitan mendapatkan akses air bersih, faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan menjadi potensi keawaman terhadap kesehatan.

Hampir sebagian besar warga Desa Kesetnana tidak memiliki jamban yang layak.

Desa Kesetnana menjadi gambaran umum dari 278 desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memiliki prevalensi stunting yang tinggi. Bahkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencapai 48,3 persen, paling tinggi di Nusa Tenggara Timur bahkan di Indonesia sekalipun.

Baca juga: Public Expose bank bjb: Right Issue Sukses, bank bjb Optimistis Jadi ‘Tandamata untuk Negeri’

Baca juga: Jembrana Dibantu BKK Provinsi Pembangunan Krematorium dan Rehab Jagatnatha 18 Miliar

Baca juga: Groundbreaking PT Mitra Prodin di Jembrana, Klaim Investasi Rp200 Milyar, Serap ribuan tenaga kerja

Dipilihnya Timor Tengah Selatan pada khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya dalam kunjungan Presiden Joko Widodo kali ini memperlihatkan “perhatian penuh” untuk penanganan persoalan angka stunting yang tinggi.

Berdasarkan data SSGI 2021, NTT masih memiliki 15 kabupaten berkategori “merah”. Pengkategorian status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.

Ke-15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka. Bersama Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara juga memiliki prevalensi di atas 46 persen.

Sementara sisanya, 7 kabupaten dan kota berstatus “kuning” dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diantaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur.

Bahkan tiga daerah seperti Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah.

Tidak ada satupun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berpravelensi stunting antara 10 hingga 20 persen. Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen. Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN) yang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Perpres Nomor 72/2021 , membutuhkan kolaborasi dengan semua pihak. Demikian pula halnya