Dugaan Pemerasan, Gratifikasi, dan TPPU Proyek di Buleleng, Puspaka Jalani Sidang Vonis Hari Ini 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dugaan Pemerasan, Gratifikasi, dan TPPU Proyek di Buleleng, Puspaka Jalani Sidang Vonis Hari Ini.

Eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Dewa Ketut Puspaka (61) direncanakan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Selasa 26 April 2022.

Puspaka menjalani sidang vonis terkait perkara dugaan pemerasan, gratifikasi sejumlah proyek di Buleleng, juga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Proyek tersebut adalah pembangunan Bandara Bali Utara Buleleng, pengurusan izin pembangunan Terminal Penerima LNG Celukan Bawang, dan penyewaan lahan tanah Desa Yeh Sanih.

Disinyalir Puspaka menerima uang senilai Rp 16 miliar lebih dari proyek tersebut. 

"Iya hari ini agenda sidang putusan," terang Agus Sujoko selaku penasihat hukum terdakwa saat dikonfirmasi. 

Diberitakan sebelumnya dalam perkara ini tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah melayangkan tuntutan pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan terhadap terdakwa Puspaka. 

Dalam surat tuntutan jaksa, Puspaka dijerat dua dakwaan, yakni dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana. 

Dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. 

Pula dalam surat tuntutannya, tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali mengurai hal memberatkan dan meringankan sebagai pertimbangan dalam mengajukan tuntutan.

Hal memberatkan, perbuatan Puspaka dinilai bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. 

"Bahwa terdakwa merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai sekretaris daerah yang seharusnya sebagai teladan. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dan tidak menunjukkan rasa penyesalan, dan tidak mengakui perbuatannya," papar jaksa Agus Sastrawan kala itu. Sementara hal meringankan disebutkan, bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan. 

Seperti diungkap dalam surat dakwaan jaksa, kala menjabat sebagai sekda Buleleng, terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya.

Diduga terdakwa meminta atau menerima sejumlah uang dari beberapa perusahaan, yakni dari PT. PEI memberikan kurang lebih sebesar Rp. 1.101.060.000.

PT. TS memberikan sekitar Rp. 12,5 Miliar dan Saksi H. Chojum selaku Direktur PT. BDR memberikan kurang lebih sebesar Rp 2,5 miliar. 

Pula diungkap dalam surat dakwaan, dari sejumlah aliran dana pengurusan izin pembangunan Terminal Penerima LNG Celukan Bawang tahun 2015.

Ada aliran dana Rp 300 juta mengalir ke rekening Bupati Gianyar I Made Mahayastra.

Dalam pengurusan izin yang diajukan PT PEI ini sudah mengeluarkan biaya Rp 1,8 miliar yang ditransfer ke rekening Made Sukawan Adika yang merupakan anak buah Dewa Puspaka.

Saat itu Dewa Puspaka juga menjanjikan kemudahan perijinan untuk PT PEI.

Dari sejumlah uang yang ditransfer tersebut, digunakan untuk jasa konsultan sebesar Rp 725 juta.

Lalu Rp 300 juta ditransfer ke rekening I Made Mahayastra.

Aliran uang juga masuk ke salah satu mantan pebulutangkis Bali, Made Candra Berata Rp 25 juta.

(*)