Sponsored Content

Dewan Bangli Harapkan Penanganan Kasus Rabies Dibarengi dengan Edukasi

Maraknya kasus rabies di Bali dan Bangli diharapkan tidak hanya mengandalkan vaksinasi saja. Pemerintah daerah diharapkan juga mampu memberikan edukas

Tribun Bali/Fredy Mercury
Anggota DPRD Bangli, Nengah Darsana 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Maraknya kasus rabies di Bali dan Bangli diharapkan tidak hanya mengandalkan vaksinasi saja.

Pemerintah daerah diharapkan juga mampu memberikan edukasi pada masyarakat, tentang tata cara perawatan anjing yang baik dan benar.

Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Bangli I Nengah Darsana, Selasa 23 Mei 2022. 

Menurutnya, penanganan rabies dengan hanya mengandalkan vaksinasi cenderung mubazir.

Terbukti dari program vaksinasi yang sudah berjalan beberapa tahun, namun hingga kini belum bisa menuntaskan kasus rabies.

"Jika ini terus dilakukan, maka miliaran vaksin rabies pun akan percuma," sebut dia.

Baca juga: Istri Hamil 7 Bulan, Briptu A Jalin Asmara dengan Bripda RPH, Terbongkar Karena Teteh Ayam Penyet

Baca juga: Ramalan Kesehatan Zodiak besok Rabu 25 Mei 2022: Aries Sakit Kepala dan Demam, Gemini Coba Beryoga

Baca juga: MUJUR! Peruntungan Keuangan Zodiak Besok 25 Mei 2022: Gemini Coba Investasi, Capricorn Akan Menabung

Diketahui, sesuai data Dinas Kesehatan Bangli kasus gigitan anjing hingga 14 Mei 2022 mencapai 1093 laporan.

Di mana 43 kasus diantaranya terbukti positif rabies.

Atas kondisi tersebut, pria yang juga pembudidaya Anjing Kintamani ini mengaku prihatin.

Apalagi sebaran kasus gigitan paling banyak berada di wilayah yang merupakan pemuliabiakan Anjing Kintamani.

Oleh karena itu, Darsana berharap pemerintah daerah tidak hanya mengedepankan program vaksinasi saja untuk menangani rabies.

Namun juga perlu dilakukan edukasi maupun penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat di lokasi yang terdapat kasus rabies.

Sebab selama masyarakat belum memiliki kesadaran diri bagaimana cara memelihara anjing yang baik dan benar, maka kasus rabies tetap akan bermunculan.

"Bila perlu dibuatkan perarem tentang tata cara pemeliharaan anjing yang baik dan benar," ujarnya.

Disinggung terkait nihilnya anggaran eliminasi, Politisi asal Desa Landih, Bangli itu menjelaskan eliminasi penting selama implementasinya dilakukan tepat sasaran. Namun yang terjadi selama ini, eliminasi yang dilakukan kurang tepat sasaran dan justru menimbulkan masalah baru ditengah masyarakat.

"Karena masyarakat juga belum sadar bagaimana memelihara anjing, yang justru diliarkan di jalanan. Bukan di dalam pekarangan. Ini yang terjadi. Sehingga alasan program eliminasi dihentikan, karena mungkin timbul masalah baru. Seperti masalah sosial, termasuk masalah hak hidup hewan itu sendiri," tandasnya. (mer)

BERITA LAINNYA

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved