Reshuffle Kabinet Jokowi Pertimbangkan Capaian Kinerja, Menteri Perdagangan Dipertanyakan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Isu Reshuffle kembali mencuat setelah sebelumnya ada beberapa nama tokoh besar dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara.

Isu reshuffle ini dikomentari oleh salah satu peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro sebagai tanda adanya reshuffle karena adanya dorongan kuat secara politik.

Dia juga menjelaskan bahwa dia menilai, perombakan kabinet ini merupakan perombakan yang berdasarkan pada evaluasi capaian kerja.

Dan saat ini capaian kerja yang sedang dipertanyakan adalah capaian Menteri Perdagangan terkait dengan masalah harga minyak goreng yang sempat terlampau mahal.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Jokowi: 8 Orang Dipanggil menghadap Presiden, 10 Kursi Wakil Menteri Masih Kosong

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro berpendapat, jika reshuffle mempertimbangkan capaian kinerja, Menteri Perdagangan layak untuk diganti.

Ini karena persoalan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng yang tak kunjung selesai beberapa bulan terakhir.

"Kalau pertimbangan capaian kinerja tentu Menteri Perdagangan perlu dilakukan evaluasi karena persoalan minyak goreng selama beberapa bulan terakhir ini," kata Bawono pada Selasa 14 Juni 2022 lalu.

Namun, kata Bawono, jika pertimbangan reshuffle lebih pada akomodasi politik, maka, besar kemungkinan presiden akan memberi kursi menteri pada PAN.

Sebagai anggota koalisi teranyar di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, wajar jika PAN berharap mendapat posisi di kabinet.

"Jadi ini memang ada dorongan politik kuat agar presiden segera melakukan reshuffle untuk juga mengakomodasi PAN," kata dia.

Terkait ini, Jokowi sempat membantah. Pekan lalu dia berkata, belum ada rencana untuk merombak kabinet.

Baca juga: Atlet SEA GAMES ke-31 Vietnam Bawa Pulang Emas, Begini Tanggapan Presiden Jokowi

"Belum, belum (belum reshuffle)," katanya usai meresmikan masjid At Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu 8 Juni 2022 lalu.

Sementara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak memberikan jawaban pasti. Dia hanya mengatakan, reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.

"Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif presiden, mau ganti kapan saja ya terserah presiden," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa 14 Juni 2022 pagi.

Kabar reshuffle kian menguat lantaran sejumlah menteri dan wakil menteri dipanggil ke Istana Negara pada Selasa sore.