Reshuffle Kabinet Jokowi

Pengamat: Kabinet Jokowi Hasil Resuffle Bergeser ke Praktik Transaksi Politik

Terlihat transaksional, ada bargaining politik. Misalnya saja Mendag adalah Ketum Parpol, atau Wamendagri ternyata politisi PDI Perjuangan.

SETNEG/BPMI Setpres
ILUSTRASI - Reshuffle Kabinet Indonesia Maju menjadi sorotoan. Aroma transaksi politik terendus dari pemilihan menteri. Pengamat menilai resuffle Kabinet Jokowi saat ini cenderung transaksional dan ada bargaining politik. 

TRIBUN-BALI.COM - Reshuffle Kabinet Jokowi menjadi sorotoan. Aroma transaksi politik terendus dari pemilihan menteri.

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai perombakan menteri saat ini cenderung transaksional dan ada bargaining politik.

"Terlihat transaksional, ada bargaining politik. Misalnya saja Mendag adalah Ketum Parpol, atau Wamendagri ternyata politisi PDI Perjuangan, sudah jelas ini politis," kata Herry Mendrofa, Rabu 15 Juni 2022.

Ia menganggap resuffle kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) kali ini lazim terjadi dan biasa saja.

"Resuffle kabinet kali ini biasa saja dalam sistem demokrasi dan presidensial, semuanya itu hak prerogratif Presiden, kapan dan siapa pun itu adalah kepentingan penguasa," kata dia.

Baca juga: Menteri Gerindra Aman dari Reshuffle Kabinet, Prabowo ke Istana Negara Sehari Jelang Perombakan

Ditambah lagi posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang diisi oleh politisi Partai Bulan Bintang (PBB). Padahal, kata dia, posisi Wamenaker cenderung kontraproduktif.

"Wamenaker ini sejak dulu cenderung kontraproduktif malah diisi oleh politisi, pasti hasilnya bisa ditebak," kata Herry.

Sementara itu, Herry juga menyayangkan kabinet Jokowi saat ini telah jauh dari nilai-nilai profesionalisme dan independensi.

"Kabinet Jokowi hasil resuffle telah bergeser pada praktek transaksi politik ketimbang menempatkan figur yang tepat pada tempat yang benar," ujarnya.

Ia mendorong agar yang terpilih merupakan figur yang tepat untuk memperbaiki kinerja pemerintah serta memberikan manfaat kepada kesejahteraan rakyat.

"Yang paling utama adalah mereka yang terpilih benar-benar fokus pada perbaikan kinerja Pemerintahan khususnya peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar Herry Mendrofa.

Sementara itu, Ekonom Institut for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menilai reshuffle Menteri Perdagangan hanya untuk kepentingan bagi-bagi kursi.

Baca juga: DAFTAR Lengkap 34 Menteri dan 16 Wakil Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo, Terbaru

Ia pun menilai kapasitas Zulkifli Hasan masih jauh dari harapan.

“Saya rasa akan seperti zaman Pak Rahmat Gobel dan Pak Enggar di mana beliau-beliau ini merupakan orang politik.

Saya khawatir ini hanya jadi bahan partai untuk persiapan kampanye 2024,” urai Nailul kepada Tribun, Rabu 15 Juni 2022.

Nailul Huda mewanti-wanti jangan sampai kebijakan Mendag yang baru tidak kontroversial bila belajar dari menteri sebelumnya.

Ia ingat betul saat Mendag Enggartiasto Lukita membuat kebijakan sangat kontrobersial terkait kasus impor cangkul.

“Jadi saya rasa masyarakat siap-siap saja jika kebijakan perdagangan kita tidak semakin membaik malah mundur. Terlebih terkait masalah minyak goreng,” tutur Nailul.

“Tadinya saya berharap Menteri Perdagangan berasal dari kalangan profesional non partai, tapi nampaknya Pak Jokowi memberikan jatah kursi ke partai politik,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved