Raker Bangar Pertanggungjawaban Pemkab Tabanan Kepada DPRD Tabanan

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN- Rapat kerja (raker) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 digelar di ruang rapat pleno DPRD Tabanan.

Ada beberapa sektor yang kemudian menjadi catatan DPRD Tabanan kepada Pemerintah Tabanan.

Hal ini kemudian menjadi catatan untuk peningkatan APBD dan juga perlindungan terhadap masyarakat.

Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga mengatakan, ada beberapa yang memang menjadi catatannya pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah), karena rapat ini memang menjadi pertanggungjawaban Bupati Tabanan untuk menjadi perhatian ke depannya.

Dalam catatan itu, pihaknya meminta ada beebrapa catatan ringan untuk memperbaiki terlebih dahulu.

Misalnya saja, terkait dengan masalah aset pemerintah. Kemudian meminta dilakukan pengawasan oleh inspektorat.

“Pajak dan retribusi parkir sedang proses menuju Perbup, juga menjadi catatan. Karena itu penting untuK dikroscek terlebih dahulu. Hasil dari jumlah itu supaya tidak salah dalam Perbup, dan disosialisasikan ke masyarakat. Supaya masyarakat tidak ada terkena saber pungli,” ucapnya.

Menurut dia, saat ini dalam catatan itu adalah bagaimana memayungi hukum kepada petugas yang bertugas.

Selanjutnya juga terkait dengan pemaksimalan pendapatan dengan kurangnya fasilitas di DTW yang saat ini dimiliki.

Hal itu juga diminta untuk dimaksimalkan kemudian menyangkut dengan persoalan kekurangan guru juga menjadi bahasan oleh pihaknya.

“Karena guru negeri itu ada dua atau satu saja. Maka kami juga meminta untuk ditambah,” ungkapnya.

Sementara itu, Assisten III Pemkab Tabanan Made Agus Harta Wiguna mengatakan, bahwa

temuan BPK RI ada delapan titik temuan dan sudah dilaksanakan rencana aksi pada perangkat daerah yang menjadi objek pemeriksaan.

Terkait hal di atas, Kepala Dinas Pariwisata I Gusti Ngurah Agung Suryana mengatakan, pertama mengenai pengelolaan DTW Tanah Lot, dimana semenjak pandemi covid 19 jumlah pendapatan yang dihasilkan di DTW cukup menurun, bahkan adanya penutupan disetiap objek wisata. Pengelolan DTW tanah lot dimana penggunaan anggaran biaya operasional ditahun 2021 bisa disetorkan 287 juta ke pemerintah daerah. Ditahun 2022 kami diberikan biaya operasional sebesar Rp 9 miliyar.

“Sampai saat ini penghasilan Pemkab Jembrana sebesar Rp 13 Miliar pendapatan kotor,” jelasnya.

Sedangkan terkait dengan pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan I Gusti Putu Ngurah Darma Utama mengatakan, terkait temuan BPK RI dimana perubahan regulasi terhadap juknis terus berubah-ubah. Dimana untuk honorarium guru dan tenaga pendidikan diatur dalam perbup. Guru dalam pengelolaan dana BOS merangkap menjadi bendahara. Temuan tersebut adalah dasar pihaknya memberikan honor. Dan itu adanya mis interprestasi dari pemberian honor yang ada dimana mengacu pada pengelolaan dana BOS mengacu pada peraturan dari mendikbud.

Dalam raker juga Kepala Badan Keuangan Daerah, AA Dalem Trisna mengaku, terkait temuan BPK RI dimana aset dipemda tabanan ada sebanyak 1231 bidang aset, adanya MCP dari KPK seluruh aset tetap berupa tanah dan bangunan di tahun 2022 harus disertifikatkan. Unttuk aset tanah dan bangunan pihaknya sudah membuatkan aprisial untuk bisa disewakan atau dikerjasamakan. Untuk piutang daerah, tinggi, dimana adanya PTSR pemecahan SPT dan menambahkan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

“Adanya relaksasi piutang PBB dan gebyar PBB bersamaan dengan HUT kota tabanan,” bebernya.

Dalam paparan itu, Made Dirga pun menyatakan, bahwa pihaknya menyikapi

apakah ada potensi yang dapat ditingkatkan didaerah. Sehingga nanti bisa pihaknya menindaklanjuti. Sehingga action kedepan bisa dikerjakan. Pihaknya mengharapkan tidak ada nantinya temuan terhadap pendapatan yang sudah dikelola maupun pendapatan yang belum bisa dicapai dari target yang ditetapkan.

“Kami harapkan bakeuda dan asisten 3 akan adanya rancangan dalam meningkatkan potensi-potensi yang kita miliki. Kami ingin membantu pemerintah dalam membangun daerah,” bebernya. (ang).

BERITA LAINNYA