Ditarget Rp140 Miliar Per Tahun untuk PKB dan BBNKB, Tabanan Gencarkan Razia

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Gubernur Bali I Wayan Koster, melakukan kunjungan kerja ke UPT Samsat Tabanan, Senin 1 Agustus 2022.

Dalam kunjungannya itu, orang nomor satu di Provinsi Bali itu memastikan program kerja Provinsi di daerah berjalan dengan baik.

Atas hal itu pulalah, Gubernur Koster menargetkan untuk peningkatan pemasukan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor (PAD), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) meningkat.

Khusus untuk Tabanan ditarget per tahun menjadi Rp140 Miliar.

Baca juga: Gelapkan Mobil, IRT Licin di Tabanan Ini Dicokok di Kos Mengwi

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, bahwa kunjungan pada pagi ini ialah memastikan program berjalan dengan baik, kemudian termasuk juga memantau kecepatan layanan yang diberikan oleh UPT Samsat Tabanan kepada masyarakat.

UPT menjadi ujung tombak untuk PKB dan BBNKB, sebagai peningkatan PAD Provinsi, di mana provinsi awalnya menarget secara keseluruhan Bali sebesar Rp3 Triliun menjadi Rp3,5 Triliun.

“Saya berkunjung untuk memantau program berjalan dengan baik dan termasuk kecepatan layanan. Juga sebagai langkah ekstra menaikkan target dari semula Rp3 Triliun menjadi Rp3,5 triliun setahun. Ekstra target. Jadi semua UPT di Bali ditargetkan. Khusus Tabanan sebelumnya Rp104 miliar, ekstra target menjadi Rp140 Miliar,” ucapnya.

Baca juga: Tiga Kendaraan Tabrakkan di Tabanan, Mobil Sama-Sama Ringsek

Gubernur asal Buleleng itu mengatakan bahwa untuk target ini maka UPT, Bapeda dan staf harus bekerja keras dan solid.

Tidak ada hari libur.

Tabanan ini menjadi kabupaten ke enam yang dipantau oleh pihaknya.

Hal ini diharapkan menjadi spirit supaya pegawai dan UPT sangat solid.

Mulai kebutuhan operasi berupa sepeda guna masuk ke desa sudah disiapkan. Jadi apa yang direncanakan akan didukung oleh staf.

“Sekarang dari target sudah tercapai Rp65 Miliar. Kalau dibandingkan dengan Rp104 Miliar sudah 50 persen lebih. Dari ekstra target Rp140 miliar belum mencapai 50 persen. Nah, itu semua harus bekerja keras,” ungkapnya.

Menurut Koster, bahwa target ini memang sejatinya ke depan akan kondusif. Meskipun, sebelumnya pada awal tahun 2022, mulai dari Januari hingga Maret tidak kondusif karena merebak omicron masih tinggi.

Sejak April 2022 ini sudah normal, pariwisata juga membaik. Dengan demikian, Travel akan berjalan baik, berarti akan membutuhkan mobil dan motor, yang pastinya harus membayar PKB dan BBNKB. Dan dipastikan akan meningkat terus ke depan ini.

“Dan sekarang ini kan sudah ada pemutihan hingga Agustus ini. Nah, dengan pemutihan ini dahulunya ada 700 ribu unit belum membayar sekarang sudah turun 50 persenan,” ungkapnya.

Baca juga: SIM Keliling di Bali Hari Ini 28 Juli 2022, Layanan SIM Keliling Tabanan di Astra Motor

Koster juga menanggapi terkait penghapusan kendaraan bermotor yang menunggak dua tahun, bahwasanya hal itu dinilainya cukup baik.

Sebab dari total keseluruhan di Bali sebesar 700 ribu, ketika dibiarkan dan tidak ada kebijakan khusus maka akan terus mengendap.

Sehingga, diskon berupa pemutihan tambahan ini bisa menjadi kepastian. Wajib pajak pada motor dan mobil akan jadi lebih bagus.

“Kan tadinya masih nama yang lama, dengan kebijakan ini, sesuai kepemilikannya walau diputihkan akan tetap bayar pajak. Dibiarkan terus akan hilang semua,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala UPT Samsat Tabanan, I Ketut Sadar mengatakan, bahwa untuk menyelesaikan tunggakan, proses surat akan menjadi hidup, dan dijadikan registrasi ulang.

Proses baru ini dilakukan dengan pajak baru, sehingga masyarakat tidak perlu melegalkan atau melakukan pajak lagi ke regiden kalau tidak membayar pajak hingga akhir Desember 2022.

“Tentu saja ini tidak akan menjadi los pendapatan, dan mestinya akan menjadi pendapatan yang lebih. Jadi harus membayar supaya terhindar dari jeratan itu,” ungkapnya.

Untuk yang menunggak dua tahun di Tabanan masih ada.

Dari 63 ribu kendaraan di Tabanan, sampai saat ini sudah 30 persen yang sudah membayar pajak atau pembayaran pajak sebesar Rp21 Miliar sudah didapatkan.

Pemutihan ditetapkan hingga akhir Agustus nanti.

"Dan kami menargetkan untuk yang menunggak dua tahun bisa selesai hingga 50 persen  sampai akhir Desember 2022."

“Makanya kami empat kali dalam sebulan menggelar operasi atau razia untuk supaya masyarakat melakukan pembayaran. Dan tujuan kami itu. Kalau untuk tilang itu adalah dengan kewenangan kepolisian. Setiap kecamatan akan dilakukan, setiap Minggu sekali di kecamatan berbeda-beda,” bebernya. (*)

Berita lainnya di Berita Tabanan