DPRD Bali Dorong Pemprov Surati Konjen Australia, Hanson Harus Minta Maaf

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pernyataan Senator Australia Pauline Hanson yang menyatakan banyak sapi berkeliaran dan kotorannya di jalanan Bali, menuai beragam reaksi.

Salah satu Anggota Komisi II DPRD Bali yakni Tjokorda Gede Agung dalam acara Rapat Kerja Komisi II DPRD Provinsi Bali menyampaikan tanggapannya.

"Bapak Sekda segera bersurat secara resmi minta klarifikasi ataupun tanggapan kepada Konsulat (Konsulat Jenderal Australia, Red) di Bali. Yang jelas ini akan merugikan kita, apalagi kita sedang siap-siap G20," jelasnya, Selasa 9 Agustus 2022.

Dia mengatakan, harus ada antisipasi dari Pemerintah Provinsi Bali dan secepatnya untuk bersurat meminta klarifikasi kepada Konsulat Australia yang di Denpasar.

Baca juga: Komisi 2 DPRD Bali Minta Senator Australia Pauline Hanson Meminta Maaf Pada Bali

Menurutnya, terlepas sudah ada perlawanan di media sosial dari Menparekraf Sandiaga Uno, dan dari beberapa negara sudah ada pembelaan, bukan itu yang menjadi prioritas.

"Kita harus berjuang keras. Paling tidak ada permintaan maaf atau bagaimana. Kalau sudah, ya supaya saudara kita di Bali tidak terpancing dengan pernyataan mis kemarin," tandasnya.

Jika Bali hanya diam saja ia mengkhawatirkan akan ada persoalan baru lagi.

"Kalau diam nanti lagi ada persoalan baru. Bukan kita takut demo paling tidak kita harus antisipasi. Lebih cepat, lebih bagus. Di eksekutif juga selalu siap-siap mengantisipasi PMK juga G20 di Bali," katanya.

Sekretaris Derah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra menanggapi permintaan anggota DPRD Bali agar Pemprov menyurati Konsulat Australia terkait pernyataan Pauline Hanson yang mengatakan banyak sapi yang berkeliaran di Bali berserta dan kotorannya.

"Gubernur kan sudah memberikan tanggapan. Pertama, Menteri Pariwisata juga sudah memberikan tanggapan, bahwa itu tidak benar adanya seperti itu. Saya kira sudah cukuplah. Justru kalau diperpanjang terus nanti saling menyahut," katanya, Selasa.

Dia mengatakan, ketika terdapat pendapat tersebut sudah ada yang melakukan klarifikasi.

Dan jika ini diperpanjang terus akan membuat saling menyahuti.

"Kan sekarang dari anggota parlemen tersebut tidak komentar lagi. Mungkin beliau sudah membaca tanggapan dari Menteri dan Gubernur. Tapi harus tetap menjadi instrospeksi bagi kita. Jangan sampai itu terjadi dan kita yakinkan pada dunia luar bahwa itu tidak ada di lapangan," imbuhnya.

Nantinya ia juga akan memastikan di lapangan bahwa hal tersebut sudah tidak ada lagi dan memastikan semua sapi berada di kandangnya.

Ia juga mengatakan para peternak di Bali tidak memiliki tradisi berternak sapi secara liar.

"Coba kita lihat babi juga dikandangkan. Bahwa 1 atau 2 ada itu pasti karena faktor-faktor tertentu. Dulu di TPA Suwung kan karena itu tempat sampah dilepas sapinya cari makan di sana. Tapi secara kultur masyarakat Bali sapi itu dikandangkan. Ada kasus mari kita tangani sekarang," katanya.

Ia menegaskan, lebih bagus lagi jika semua pihak melakukan kerja-kerja konkret dan menjaga ternak sapi agar terjaga di kandangnya dan tidak membuang kotoran ke sana ke mari.

Dan jika itu diwujudkan di lapangan tidak akan ada lagi pendapat-pendapat seperti itu.

Bali sudah zero case dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Pemerintah Provinsi Bali pun melakukan beberapa strategi agar PMK tak kembali merebak di Pulau Dewata.

Dewa Indra mengatakan, terdapat beberapa strategi yang akan ditempuh.

"Yang pertama adalah hewan-hewan yang terinfeksi sekaligus carrier dan pembawa dan dia yang menyebarkan. Maka dari itu sudah dilakukan pemotongan bersyarat. Sehingga secara teori carrier atau penbawa virus tidak ada. Tinggal lingkungannya yang masih," jelasnya.

Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan desinfeksi pada tempat hewan terpapar PMK hidup tadi agar tidak lagi terdapat virus.

Jadi semua kandang dimana ada hewan terinfeksi PMK ia memastikan sudah tersemprot dengan desinfektan.

"Kita punya dua tim. Tim vaksinasi dan desifenksi. Keduanya berjalan bersama-sama sehingga di spot terjadi PMK kita selesaikan. Lalu sekarang hewan-hewan yang sehat akan dicegah supaya tidak terinfeksi virus. Caranya jaga kesehatan hewan," tambahnya.

Pihaknya juga melakukan edukasi kepada peternak sapi dan menurunkan tim dari Fakultas Peternakan Universitas Udayana untuk menelusuri ke desa-desa dan mengedukasi menjaga kesehatan hewan.

Selain itu pihaknya juga melanjutkan vaksinasi sapi-sapi yang sehat atau belum terpapar PMK.

"Capaian vaksinasi kita per hari kemarin 114 ribu yang vaksinasi pertama. Kemudian hampir 4 ribu vaksinasi kedua dan ini terus berlangsung. Sehingga hewan carrier sudah dihilangkan, lingkungannya kita desinfeksi yang sehat ya hewan yang belum tertular kita sehatkan melalui vaksinasi," katanya.

Peluang Bali kembali terpapar PMK masih ada jika terdapat pergerakan hewan ternak.

Maka dari itu pergerakan hewan dibatasi untuk ke Pasar Hewan dan rumah potong.

Pihaknya juga telah membuat SOP atau Protokol Kesehatan untuk pemotongan hewan yang rentan PMK.

Jadi rumah potong akan mengikuti itu, SOP tersebut mulai dari pengambilan sapi di kandang lalu mengangkutnya ke rumah potong dan pemotongannya.

"Ini ada SOP-nya mencegah penularan. Kemudian lalu lintas ternak ke pasar hewan terutama ternak yang rentan PMK masih kita tutup sampai sekarang. Sehingga kalau ada hewan sakit tidak bergerak ke sana ke mari cukup di kandangnya. Laporkan, akan kami lakukan pemotongan bersyarat," tandasnya.

Hingga kini Pemprov Bali masih mengikuti kebijakan pusat untuk menutup pintu masuk Bali dari lalu lintas hewan ternak yang rentan PMK seperti sapi, kambing dan kerbau.

Jadi upaya pencengahan ini ia mengatakan sudah dilakukannya pada hewannya, lingkungannya dan lalulintas keluar masuk Bali.

"Kalau tidak ada kasus baru maka kami dengan Komisi 2 DPRD Provinsi Bali akan berjuang ke pusat. Kasus sudah bisa dikendalikan artinya penyakit sudah bisa dikendalikan mohon dibuka lalu lintas ternaknya agar peternak kami bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonominya," jelasnya.

Terdapat dua hal yang diperhatikan dalam hal ini hewan dan masyarakatnya.

Jangan sampai nantinya hanya berfokus pada hewan saja tetapi pemiliknya kehilangan pendapatan.

Tentunya hal tersebut lebih berat maka dari itu akan diperjuangkan secara bertahap dan meyakinkan pada pusat Bali bisa kendalikan PMK sehingga kasusnya benar-benar nihil.

Dewa Indra mengatakan, 553 sapi yang terpapar PMK di Bali sudah dipotong bersyarat.

Kini Pemprov Bali dan kota/kabupaten tengah mendata jumlah peternak yang akan mendapat kompensasi tersebut.

Sesuai janji pemerintah pusat kompensasi akan diberikan Rp 10 juta per ekor.

Jika dikalikan Rp 10 juta dengan 553 ekor terdapat angka Rp 5,5 miliar jumlah kompensasi untuk peternak di Bali.

Sementara itu, arus lalu lintas pengiriman hewan ternak keluar Bali masih ditutup karena berkaitan dengan akan berlangsungnya event KTT G20 di Bali.

"Ya, penjelasan dari pemerintah pusat kan begitu. Artinya begini Bali ini akan menjadi tempat pelaksanaan KTT para kepala negara, Kepala Pemerintahan yang negara-negara maju," imbuhnya.

Tentunya sebagai tuan rumah, Pemerintah Pusat berkepentingan dan Bali ini harus kondusif dalam segala hal.

Ia menambahkan, tidak ada faktor apa pun yang bisa diangkat menjadi isu yang sensitif yang mempengaruhi pelaksanaan atau kehadiran kepala negara KTT G20.

Efek Kerugian ke Peternak

GABUNGAN Usaha Peternak Babi Indonesia (GUPBI) Bali menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPRD Provinsi Bali terkait penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), di Ruang Rapat Gabungan Lantai III Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa 9 Agustus 2022.

Ketua GUPBI Bali I Katut Hari Suyasa mengatakan beberapa poin, salah satunya, lalu lintas pengiriman hewan ternak keluar Bali yang masih dilarang oleh Pemerintah Pusat.

"Kemarin kita sempat berkomunikasi dengan pemerintah pusat alasan kami dilarang, katanya ini terkait G20. Kalau terkait G20, kita juga waswas dengan kunjungan wisata karena Bali baru pulih wisatanya," jelasnya.

Dia mengatakan, dia tidak bisa mengesampingkan efek kerugian ekonomi terhadap peternak.

Sementara ia juga menjelaskan jika sampai Australia terkena PMK maka negara tersebut juga akan mengalami kerugian 50-100 triluin dolar.

Terkait hal tersebut, menurutnya, Bali harus mengkoreksi diri.

"Apa yang harus kita lakukan agar kepercayaan internasional terhadap kita baik? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi kurang memperhatikan," tambahnya.

Ia membeberkan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk PMK ini.

Seperti edukasi kepada masyarakat terkait PMK yang tidak sama pemahamannya.

Di mana masyarakat ke bawah, menurutnya, sama sekali tidak memahami apa itu PMK.

Peternak dinilai banyak yang tidak aware dan menganggap PMK ini biasa-biasa saja.

"Kita undang masyarakat, tapi sedikit yang datang. Gunakan kekuatan desa adat untuk mengundang mereka pasti datang," imbuhnya.

Kedua, terkait lalu lintas ternak dimana semua pihak tidak dapat melupakan di saat kemudian berbicara kesehatan hewan, namun melupakan kesejahteraan manusianya itu sendiri.

"Suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui gerakan ekonomi Bali saat ini berasal dari sektor peternakan. Pelaku pariwisata yang terdampak mencoba menjadi peternak babi. Pada akhirnya saat ini, mohon maaf, karena terlalu lama dampak PMK dibiarkan," tandasnya.

Harga produksi ternak babi saat ini Rp 40 ribu per kg dan harga terendah Rp 36 ribu per kg.

Jika ini dibiarkan maka potensi harga Rp 30 ribu bisa terjadi dan ini sangat berbahaya.

Artinya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama soal kesehatan hewan atau upaya antisipasi Bali bebas PMK, meskipun tanggal 14 nanti Bali menerima sertifikasi Golden bebas PMK.

"Apa ini memberikan dampak positif terhadap peternakan yang selama ini kita sudah tidak bisa bergerak. Babi yang harus dikirim ke luar daerah kita itu adalah 13 ribu ekor per bulan. Efek yang ditimbulkan Bali dilakukan lockdown itu harga dari Rp 51 ribu di Jakarta dalam waktu dua naik Rp 63 ribu untuk babi hidup," paparnya.

Dia menegaskan, ini merupakan hal yang sangat serius karena Bali menguasai 90 persen produk daging yang ada di Jakarta.

Dan Jakarta belum siap menarik produk frozen, dan Manado selama ini menjual peoduk babi frozen, namun kurang laku di Jakarta.

"Masalahnya kemudian, baik mati ataupun hidup, itu tidak diizinkan berlalu lintas di Bali. Selama tidak ada tulang, kulit, kepala dan kuku, tidak boleh dikirim sedangkan kalau kita kirim daging tok, ini enggak laku," katanya.

Ia meminta pada pemerintah agar menyampaikan pada pemerintah pusat terkait permohonan pembukaan lalu lintas pengiriman hewan ternak keluar Bali.

Sementara itu ia juga turut menanggapi terkait pernyataan Senator Australia yang mengatakan di Bali banyak sapi dan kotorannya berkeliaran di jalanan.

"Soal Senator yang mengkritisi Bali, kita juga jangan terlalu reaktif atau negatif memikirkan. Kalau jujur, kita cek di lapangan, tahi (kotoran) sapi itu (masih ada) beredar di Bukit. Memang tidak secara keseluruhan secara itu, tetapi kita harus pahami," katanya. (sar)

Kumpulan Artikel Bali