Breaking News:

Pemilu 2024

Bawaslu dan KPU Klungkung Bertemu, Satukan Persepsi Tata Tertib Verifikasi Administrasi Pemilu

Bawaslu Klungkung dan KPU Klungkung menggelar rapat, bahas implementasi SOP verifikasi administrasi Pemilu 2024

Istimewa
Rapat bersama KPU dan Bawaslu Klungkung. Bahas soal penyatuan persepsi tata tertib verifikasi administrasi Pemilu di Klungkung, Bali, Jumat 19 Agustus 2022 - Bawaslu dan KPU Klungkung Bertemu, Satukan Persepsi Tata Tertib Verifikasi Administrasi Pemilu 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Bawaslu Kabupaten Klungkung serta KPU Kabupaten Klungkung menggelar rapat bersama mengenai implementasi SOP verifikasi administrasi Pemilu 2024, Jumat 19 Agustus 2022.

Rapat bersama tersebut digelar di ruang rapat kantor Klungkung'>Bawaslu  Klungkung, Bali.

Rapat Implementasi SOP Klungkung'>Bawaslu  Klungkung tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani, Ketua Klungkung'>KPU  Klungkung I Gusti Lanang Mega Saskara, Kabag Hukum Bawaslu Bali I Made Aji Swardhana dan jajaran pimpinan dan staf kesekretariatan Klungkung'>Bawaslu  Klungkung.

Ketua KPU Klungkung, I Gusti Lanang Mega Saskara dalam rapat itu mengungkapkan, KPU Kabupaten dalam menerima perintah dari KPU RI pada tahapan verifikasi administrasi partai politik, ada 3 tugas memverifikasi yaitu verifikasi kebenaran kantor, verifikasi pengurus, dan verifikasi keanggotaan.

Baca juga: Jelang Verifikasi Faktual Parpol Peserta Pemilu 2024, PKN Klungkung Siapkan Pengurus di 3 Kecamatan

Dari 40 partai politik yang mendaftar, hanya 24 partai yang dokumennya lengkap dan 14 lainnya belum lengkap.

"Sampai hari kemarin, Kamis (18 Agustus 2022) ada 16 parpol dengan 637 anggota partai yang sudah di verifikasi" jelas Mega Saskara sebagaimana siaran pers Bawaslu Bali kepada Tribun Bali pada Jumat 19 Agustus 2022.

Terkait dengan tata tertib pelaksanaannya itu berlaku keluar dan ke dalam.

Salah satunya adalah, setiap tamu yang hadir baik itu melakukan pengawasan, wajib mentaati tata tertib tersebut.

Pihak-pihak yang diperbolehkan masuk ruangan tidak diperbolehkan melakukan interview kepada petugas operator.

"Operator verifikasi dilarang memberikan data dan atau informasi berkaitan dengan proses verifikasi administrasi partai politik kepada siapa pun," tegas Mega Saskara.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani mengatakan, idealnya Bawaslu melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Mengenai tata tertib pelaksanaan verifikasi administrasi parpol, Ketut Ariyani berpendapat tatib yang dibuat ideal oleh KPU seolah-olah memotong tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan.

"Terhadap dengan adanya dugaan keanggotaan partai politik yang ganda atau keanggotaan yang tidak memenuhi syarat, apa yang dapat diberikan oleh KPU agar kami juga dapat memegang data keanggotaan ganda ini," tegas Ketua Bawaslu Bali sebagaimana siaran pers Bawaslu Bali kepada Tribun Bali, Jumat 19 Agustus 2022.

Kumpulan Artikel Pemilu 2024

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved