Pemilu 2024

PDI P Tabanan Pertanyakan Keamanan Sipol, KPUD Tabanan: Kami Tidak Sampai Ke Sana

PDI Perjuangan Tabanan mempertanyakan sistem keamanan sipol. Hal ini seiring dengan adanya pencomotan sekitar 42 nama anggota PDI Pejuangan.

Tribun Bali/Made Prasetia Aryawan
Petugas KPUD Tabanan menurunkan box berisi surat suara di Kantor KPUD Tabanan, Rabu (6/2/2019). KPUD Tabanan sudah mendapat kiriman surat suara untuk Pilpres dan Pileg DPR RI. 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN- PDI Perjuangan Tabanan mempertanyakan sistem keamanan sipol. Hal ini seiring dengan adanya pencomotan sekitar 42 nama anggota PDI Pejuangan.

Yang kemudian sudah diajukan keberatan melalui sipol oleh para anggota dengan membuat surat pernyataan.

Ketua KPU Tabanan, Gede Putu Weda Subawa mengatakan, bahwa terkait dengan keamanan sipol, bahwa sejatinya sudah sangat baik.

Hanya saja, pihaknya memang tidak berkewenangan penuh dalam keamanan. Pendek kata, merupakan ranah KPU Pusat.

“Kami tidak sampai ke sana (mendeteksi keamanan). Kami hanya melaksanakan apa yang menjadi tugas kita (verifikasi keanggotaan dan masyarakat),” ucapnya, dua hari lalu melalui sambungan WhatsApp massenger.

Weda Subawa mengaku, bahwa pihaknya juga tidak mengetahui, apakah tampilan akses sipol untuk partai itu sama dengan akses KPU Daerah. Dimana bisa melihat keseluruhan partai atau hanya dari partai yang bersangkutan saja. Sehingga ada kemungkinan ketika bisa mengakses data keseluruha maka oknum partai bisa mencomot data.

“Dan apakah data bisa diambil? Maka tampilan sipol di latar apa sama juga kami tidak tahu. Atau hanya bisa mengakses data hanya sendiri atau data partai A saja. Kalau data diambil maka itu ada oknum yang bermain yang bisa mendapat KTP dan NIK,” ungkapnya.

Weda Subawa mengaku, bahwa sampai saat ini ketika terbukti benar melakukan pencomotan, sesuai aturan tidak ada sanksi khusus bagi partai yang terbukti menyomot. Itu sama saja dengan ada kandidat melanggar aturan memasang baliho bukan di tempatnya. Maka yang dilakukan KPU hanya dicabut saja dan dipindah ke tempat lain. Nah, untuk pencomotan nama anggota, maka partai penyomot Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Bukan hanya untuk anggota parpol untuk mengecek. Kami juga meminta warga yang tidak ikut parpol bisa mengecek. Jadi tidak ada pencomotan atau pencatutan. Bagi partai yang mencomot atau mencatut itu nantinya hanya dinyatakan Tidak memenuhi syarat (TMS) saja, karena banyak berkurang,”paparnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Gusti Nyoman Omardani mengatakan, awalnya pihaknya melakukan pengecekan di sipol menyangkut kader, mulai pengurus dan anggota partai. Selanjutnya, kedapatan bahwa ada salah satu partai menyomot 42 anggota atau keanggotaan partainya. Hal itu kemudian menjadi pertanyaan pihaknya, dari mana mendapat data itu. Jangan sampai itu ialah celah atau partai itu mengambil data di sipol.

“Walaupun ada ruang sanggahan, itu menjadi pertanyaan kami. Apakah tidak ada konsekuensi ketika mengambil data yang tidak benar. Apalagi misal itu diambil dari sipol KPU. Tentu saja itu harus diluruskan. Mengambil 42 data keanggotaan itu,” ucapnya dua hari lalu.

Sesuai dengan PKPU, sambungnya, akhirnya pihaknya melakukan sanggahan. Sanggahan dikakukan dengan terjun langsung ke kader. Dari situ 42 anggota pun membuat surat pernyataan bahwa bukan sebagai kader partai lain, akan tetapi sebagai anggota PDI perjuangan. Jadi, ada form mulai ktp kartu anggota dan nik, sebagai dasar utama pendataan, yang kemudian menjadi sanggahan atas pencomotan itu.

“Kami sudah lakukan sanggahan dan sudah selesai,” ungkapnya. (ang).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved