Sponsored Content

Bahas Ranperda APBD Perubahan 2022, Dewan Soroti Belanja Pegawai

Anggota DPRD menggelar rapat paripurna untuk membahas Ranperda APBD Perubahan 2022, Senin 5 September 2022. 

TB/Istimewa
Anggota DPRD menggelar rapat paripurna untuk membahas Ranperda APBD Perubahan 2022, Senin (5/9/2022). 

SEMARAPURA,TRIBUNBALI- Anggota DPRD menggelar rapat paripurna untuk membahas Ranperda APBD Perubahan 2022, Senin 5 September 2022. 

Masalah belanja pegawai menjadi salah satu hal yang disoroti anggota dewan dalam pandangan fraksinya.

Paripurna yang digelar di Kantor DPRD Klungkung tersebut dipimpin langsung Ketua Dewan AA Gde Anom dan dihadiri Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta.

Dalam pandangan umum fraksi, anggota dewan menyoroti masalah belanja pegawai.

Anggota DPRD menggelar rapat paripurna untuk membahas Ranperda APBD Perubahan 2022, Senin (5/9/2022).
Anggota DPRD menggelar rapat paripurna untuk membahas Ranperda APBD Perubahan 2022, Senin (5/9/2022). (TB/Istimewa)

Seperti yang diungkapkan Ketut Gunaksa dari Fraksi Gerindra. Pihaknya mempertanyakan belanja pegawai yang dirancang bertambah dari awalnya di anggaran induk sebesar Rp553,75 miliar lebih, dirancang menjadi Rp.562,97 miliar lebih.

Disamping itu, kenaikan yang terjadi pada belanja pegawai adalah belanja tambahan Penghasilan (TPP) ASN sebesar RP. 8,81 miliar lebih.

"Apakah saudara bupati selaku pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sudah mempedomani ayat 1 pasal 146 UU nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Walaupun ditoleransi paling lama 5 tahun sejak UU tersebut diundangkan," ujar Ketut Gunaksa.

Hal serupa diungkapkan I Nengah Ari Priadnya dari Fraksi PDIP. Pihaknya mengingatkam bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah agar mentaati dan mempedomani perintah pasal 146 UU 1 tahun 2022 tersebut. Mengingat penganggaran belanja pegawai terhadap total belanja APBD-P 2022 Kabupaten Klungkung, jauh melampaui ketentuan maksimum 30 persen.

"Walaupun tenggang waktu adjusment ditoleransi untuk paling lama 5 tahun sejak UU tersebut diundangkan," jelasnya.

Putu Sri Handayani dari Fraksi Hanura memberikan perhatian pada beberapa OPD yang tidak mencapai target PAD. Misalnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, pendapatan retribusi sebesar Rp.135.000.000 ( seratus tiga puluh lima juta rupiah) tercapai sebesar Rp.97.000.000 ( sembilan puluh tujuh juta rupiah). Dinas Pertanian, pendapatan retribusi sebesar Rp.55.130.000 ( lima puluh lima juta seratus tiga puluh ribu ) tercapai sebesar Rp.27.730.000 ( dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah ). Dinas Kebudayaan, pendapatan retribusi sebesar Rp. 24.750.000 ( dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) tercapai sebesar Rp.18.750.000 ( delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

"Pendapatan daerah terutama pendapatan yang bersumber dari PAD, Fraksi Partai Hanura memberikan apresiasi atas capaian – capaian yang melampaui target, namun demikian terdapat beberapa OPD yang menjadi perhatian," jelasnya.

Sementara Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta seusai rapat paripurna menjelaskan, terbatasnya anggaran membuat Pemkab Klungkung akan melakukan koreksi dan evakuasi terhadap beberapa kegiatan.

"Nanti tentu akan kami bahas, kegiatan apa yang dikurangi dan pos anggaran mana yang bisa sekiranya bisa diangkat," jelasnya.

Bupati Suwirta juga memastikan, hibah ditiadakan pada anggaran perubahan. Sementara ada penambahan anggaran untuk Porprov sekitar Rp1 miliar. (mit)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved