Pemilu 2024

Temuan KPU Bali, 116 Akta Kematian Terbit Namun Pemilik Data Masih Hidup

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali sampaikan temuannya terkait data kependudukan.

(Tribun Bali/Ida Bagus Putu Mahendra)
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Paparkan temuannya soal akta kematian namun pemilik masih hidup. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali sampaikan temuannya terkait data kependudukan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan kepada awak media pada Jumat 9 September 2022.

Agung Lidartawan menuturkan, pihaknya mendapat temuan tentang sejumlah akta kematian namun sang pemilik data masih hidup.

“Nggak bener ceritanya kalau masyarakat yang masih hidup, dibuat mati (akta), dan itu akta autentik itu,” ucap Agung Lidartawan saat ditemui Tribun Bali pada Jumat 9 September 2022.

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Paparkan temuannya soal akta kematian namun pemilik masih hidup.
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Paparkan temuannya soal akta kematian namun pemilik masih hidup. ((Tribun Bali/Ida Bagus Putu Mahendra))

Berdasarkan data yang diperoleh dari Agung Lidartawan pada Jumat 9 September 2022, terdapat 116 akta kematian yang telah diterbitkan namun sang pemilik data masih hidup.

Adapun rinciannya yaitu, Kabupaten Badung sebanyak 90 akta, Kabupaten Tabanan 1 akta, Kabupaten Bangli 24 akta, Kabupaten Karangasem 1 akta.

Sedangkan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Bali masih nihil temuan.

Lebih lanjut, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan mengaku tak mengerti dimana alur kesalahan data tersebut.

Agung Lidartawan menjelaskan, mengenai proses pembentukan akta kematian.

“Prosesnya kan begini, masyarakat mengadukan orang yang meninggal di kantor desa. Kantor desa menghantarkan ke dukcapil. Dukcapil membuatkan akta. Ini siapa yang salah di rantai ini,” terang Agung Lidartawan, Ketua KPU Bali.

Lebih lanjut, Agung Lidartawan menegaskan akan menelusuri temuan tersebut agar nantinya pihaknya tak disalahkan oleh masyarakat.

“Supaya kita (KPU Bali) nggak disalahkan besok menghilangkan hak pilih. Harus dicari motifnya itu apa,” tegas Agung Lidartawan saat ditemui Tribun Bali pada Jumat 9 September 2022.

Baca juga: Demokrat Gianyar Panaskan Mesin Ppartai, Pemilu 2024 Dinilai Kian Berat

 

 

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved