Sponsored Content

DPRD Karangasem Sepakati Ranperda Perubahan Atas Perda No.13 Tahun 2021

DPRD Karangasem menggelar paripurna terkait Pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 2021

Istimewa
DPRD Karangasem Sepakati Ranperda Perubahan Atas Perda No.13 Tahun 2021 

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem menggelar paripurna terkait Pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 2021 tentang APBD Semesta Berencana 2022 dan APBD Tahun Anggaran 2023, Selasa 13 September 2022.

Putu Suarjana yang bacakan pandangan umum semua fraksi mengatakan seluruh fraksi DPRD menyetujui rancangan tersebut dengan beberapa catatan.

Fraksi Nawa Satya Partai Nasdem meminta Pemerintah Daerah harus jeli dalam rancang program, sehingga bisa bersinergi antara rencana pembangunan fisik dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Fraksi Partai Golkar menyatakan, semua pihak harus mengawal pembangunan pemerintah daerah.

Baca juga: Pimpinan DPRD Karangasem Ajak Warga Tetap Waspada dan Ikuti Prokes Saat Natal & Tahun Baru

Memberikan stimulus untuk pemulihan ekonomi Karangasem pasca Covid-19.

Terpenting mengoptimalkan pembangunan SDM, kualitas pendidikan, serta memanfaatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan akuntabel.

Fraksi Gerindra, berharap roda pemerintahan yang dijalankan eksekutif bersama legislatif bisa berjalan secara humanis harmonis sehingga tercipta kesejahteraan.

Pemerintah diharapkan terus mengembangkan pendapatan retribusi daerah dari objek wisata.

Pelayanan kesehatan di RSUD Karangasem maupun pendidikan setiap Kecamatan supaya bisa terus ditingkatkan.

Sekolah yang rusak harus diperbaiki, agar siswa lebih nyaman.

Kesehatan dan pendidikan adalah suatu hak paling dasar bagi warga Karangasem, dan harus ditingkatkan.

Fraksi Catur Warn juga menyetujui ranperda dengan catatan prinsip-prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada semua lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat, dengan pengawasan yang lebih maksimal di tiap-tiap kegiatan agar tak ada temuan tim audit.

Fraksi PDI Perjuangan berharap semua anggaran untuk kepentingan masyarakat Karangasem yang nantinya mampu mengakomodir kepentingan prioritas yaitu mensejahterakan masyarakat.

Semua kegiatan yang tertuang dalam APBD Perubahan harus mengacu pada peraturan berlaku.(*).

Kumpulan Artikel Karangasem

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved