Berita Bangli

39 PPPK Penyuluh Pertanian Akhirnya Terima Tambahan Perbaikan Pendapatan

Puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bangli akhirnya bisa tersenyum puas. 

Tribun Bali/Fredy
rapat kerja Komisi I DPRD Bangli dengan Tim perancang TPP, Kamis (15/9/2022). 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bangli akhirnya bisa tersenyum puas. 

Pasalnya setelah dua tahun diangkat, mereka akhirnya bisa menikmati Tambahan Perbaikan Pendapatan (TPP).

Diketahui, PPPK tersebut merupakan angkatan pertama yang diangkat tahun 2020 lalu. Jumlahnya sebanyak 39 orang, terdiri dari 37 orang penyuluh pertanian dan dua orang PPPK Guru.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi I DPRD Bangli dengan Tim perancang TPP, Kamis 15 September 2022.

rapat kerja Komisi I DPRD Bangli dengan Tim perancang TPP, Kamis (15/9/2022).
rapat kerja Komisi I DPRD Bangli dengan Tim perancang TPP, Kamis (15/9/2022). (Tribun Bali/Fredy)

Ditemui usai memimpin rapat, Ketua Komisi I DPRD Bangli Satria Yudha menegaskan apa yang dilakukan pihaknya bukan untuk saling menyalahkan, melainkan mencari titik masalah dimana tersendatnya pemberian TPP bagi para PPPK ini.

"Kita harus hilangkan ego sektoral untuk saling menyalahkan, dan menggantinya dengan saling menjalin komunikasi antar OPD. Karena ketika kita sudah menjalin komunikasi dengan baik, apapun program dari Bupati pasti bisa kita jabarkan dengan baik," jelasnya.

Soal pembayaran TPP, Satria Yudha menegaskan 39 PPPK ini akan menerimanya di APBD Perubahan. Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) selalu penguasa anggaran telah diminta menyiapkan slot. "Walaupun sudah ketok palu, masih ada celah untuk kita melakukan evaluasi anggaran perubahan. Pada evaluasi ini kita bahas kembali bersama TAPD dan Banggar, mana anggaran yang dapat dialihkan untuk TPP," ucapnya.

Sesuai hasil hitung-hitungan, anggaran yang dibutuhkan untuk TPP senilai Rp 150 juta. Jumlah tersebut hanya untuk bulan September hingga Desember.

Lantas pembayaran TPP untuk bulan-bulan sebelumnya, politisi asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut ini mengatakan tidak bisa dilakukan karena belum ada aturan. Dan aturan tersebut mengacu pada APBD yang ditetapkan per tahun.

"Hal ini pula yang menyebabkan TPP belum bisa terbayarkan. Karena sebelumnya rumah besarnya tidak ada. Sedangkan sekarang sudah diubah semua. Baik analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab ABK), evaluasi jabatan, kelas jabatan, ini sudah jelas sekarang. Sehingga bisa kita bayarkan," paparnya.

Pihaknya selaku wakil rakyat mengungkapkan terima kasih kepada Bupati Bangli yang telah merespon dengan baik dan memerintahkan bawahannya untuk segera direalisasikan TPP PPPK ini.

Ia juga meminta pada OPD dan tim TPP untuk mempercepat proses, baik dari sisi regulasi dan sebagainya.

Sehingga setelah evaluasi anggaran perubahan TPP bisa diterima oleh 39 PPPK. "Karena kasihan juga ada dua orang yang akan pensiun akhir tahun ini," ucapnya.

Satria Yudha menambahkan, untuk kedepannya apabila ada perekrutan PPPK baik itu administrasi dan sebagainya, harus disiapkan dulu rumah besarnya. Sehingga masalah ngadatnya TPP tidak terjadi lagi. "Jadi begitu dia dilantik, dia sudah mendapat gaji dan TPP," tandasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved