Inflasi di Denpasar Capai 6,4 Persen, Pemkot Anggarkan Dana Rp 5,3 Miliar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Inflasi di Kota Denpasar kini mencapai 6,4 persen.

Untuk mengatasi atau menekan laju inflasi tersebut, Pemkot Denpasar menganggarkan Rp 5,3 miliar.

Jumlah ini digunakan untuk memberikan subsidi harga kebutuhan pokok di pasar tradisional.

Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara mengatakan, anggaran untuk subsidi tersebut yaitu Rp 2,3 miliar dari pemeritah kota dan dari Sewaka Jaya Mart sekitar Rp 3 miliar.

Selain itu, di desa juga ada anggaran untuk menekan inflasi Rp 2,2 miliar yang bersumber dari dana desa.

Baca juga: Angka Inflasi di Bali Masuk 10 Tertinggi Se-Indonesia, Pemprov Adakan Operasi Pasar

“Subsidi ini dilakukan, mengingat operasi pasar sebelumnya ada ketimpangan dengan pedagang pasar. Pedagang merasa dirugikan, karena dagangannya tidak laku, akibat adanya operasi pasar yang menjual produk lebih murah,” kata Jaya Negara, Kamis 22 September 2022.

Jaya Negara mengatakan, dengan adanya subsidi ini, masyarakat bisa membeli lebih murah dan pedagang tetap untung.

“Misalnya bawang merah Rp 25.000 kita subsidi Rp 2.000,” katanya.

Terkait hal tersebut, pihaknya telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang di pasar juga bekerjasama dengan Sewaka Jaya Mart.

“Kita tugaskan Sewaka Jaya Mart ini mampu berkoordinasi. Kami juga melakukan kerjasama dengan Tabanan, Bangli dan Buleleng,” katanya.

Selain itu, TPID Denpasar juga dikatakannya keliling pasar melakukan Bazar Pangan yang akan berlangsung hingga Desember.

Sehingga indeks inflasi Denpasar yang telah mencapai 6,4 persen ini diharapkan bisa ditekan.

“Setidaknya tidak naik di tengah kenaikan harga BBM yang mempengaruhi harga kebutuhan pokok,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, untuk menekan laju inflasi, Pemkot Denpasar merancang empat program strategis sebagai langkah jangka pendek.

Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana mengatakan, adapun empat kegiatan yang akan dilaksanakan yakni bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, subsidi di sektor transportasi dan perlindungan sosial lainnya.