Berita Denpasar

Diduga Ada Pengiriman Babi Secara Ilegal ke Luar Bali, GUPBI Bali: Ada Indikasi Mal Dokumen

Diduga Ada Pengiriman Babi Secara Ilegal Keluar Bali, GUPBI Bali : Ada Indikasi Mal Dokumen

Dinas Pertanian Kota Denpasar
ilustrasi 

TRIBUN BALI.COM, DENPASAR - Pengiriman lalu lintas hewan ternak khususnya Babi telah dibuka oleh Pemerintah.

Namun dibalik itu, diduga ada indikasi penyelundupan pengiriman babi ilegal keluar daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh, Ketua Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia (GUPBI) Bali I Katut Hari Suyasa pada, Selasa 27 September 2022.

“Saya minta kepada pemerintah itu diketatkan masalah penyelundupan itu masak wibawa pemerintah tercoreng oleh penyelundupan seperti itu. Ada indikasi kita lihat kalau disuruh membuktikan sulit kecuali harus terjun dan lihat langsung,” kata dia.

Hari mengatakan terdapat laporan yakni indikasi adanya mal dokumen.

Contohnya para oknum ini mengeluarkan babi melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di sekitaran Jembrana, dimana oknum ini akan menaiki kapal dan ada yang mengkawal mereka dan mereka tidak membayar pajak.

“Itu yang harus ditekan, disisi lain kita berupaya melawan PMK disisi lain ada yang memanfaatkan situasi ini dengan transportasinya. Mengapa penyelundupan ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena menurut saya penyebaran wabah PMK di Bali karena lalulintas kendaraan alat angkut,” tambahnya.

Menurutnya hal ini yang sering diabaikan, dan Gupbi sendiri telah berkali-kali mengingatkan pemerintah.

Hari menuturkan Babi saja yang mau datang ke Jakarta untuk disembelih diberikan perlakuan khusus seperti cek darah dan sebagainya.

Sedangkan alat transportasi yang notabene selalu digunakan sama sekali tidak ada peraturan khusus.

Tidak ada regulasi yang mengatur dimana truk sebelum masuk Bali harus dicuci dulu dan di Gilimanuk dan dibuatkan khusus cuci mobil dan alat tangkap disitu sehingga mereka dapat sertifikat.

“Dan mereka bayar jadi tidak gratis karena mereka pelaku usaha yang dapat profit. Pling tidak ada upaya memperkecil ruang gerak PMK. Sedangkan di masyarakat selalu mengadakan edukasi vaksinasi PMK pada peternak,” tutupnya. (*)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved