Berita Bangli

Subsidi BBM untuk Angkutan Umum Mulai Diberlakukan Bulan Depan

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari pemerintah Kabupaten Bangli mulai diberlakukan bulan Oktober.

Tribun Bali/Fredy
Tunggu penumpang - Angkutan umum saat menunggu penumpang di Terminal Loka Crana Bangli. 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari pemerintah Kabupaten Bangli mulai diberlakukan bulan Oktober.

Sesuai mekanismenya, subsidi ini akan dicairkan pada akhir bulan.

Kepala Dinas Perhubungan Bangli, I Ketut Riang menyebut, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lapangan untuk mengetahui secara langsung ihwal sasaran-sasaran penerima. Baik dari angkutan ojek, angkutan umum, hingga angkutan danau.

"Kami mendata kendaraannya hingga berbagai kelengkapan lainnya sebagai dasar administrasi mendapatkan subsidi. Pendataan ini wajib dan harus jelas, sehingga orang yang menerima subsidi ini bisa dipertanggungjawabkan," ungkapnya, Jumat (30/9/2022).

Tunggu penumpang - Angkutan umum saat menunggu penumpang di Terminal Loka Crana Bangli.
Tunggu penumpang - Angkutan umum saat menunggu penumpang di Terminal Loka Crana Bangli. (Tribun Bali/Fredy)

Riang menegaskan, yang berhak menerima subsidi BBM APBD Bangli ini hanya angkutan umum yang beroperasi. Hal ini dibuktikan dari aktifitasnya yang sudah terdata, serta melewati terminal. "Petugas saya sudah berjaga untuk mengawasi aktifitas di terminal. Pun demikian juga di Dermaga Kedisan. Disana sudah ada petugas yang mencatat setiap keberangkatan boat. Sedangkan bagi ojek, karena sifatnya bansos semuanya tetap dapat," ujarnya.

Mantan Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli ini menjelaskan, pada perinsipnya subsidi BBM ini untuk para pelaku jasa transportasi, sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022. Mengenai boleh dan tidaknya seseorang yang sebelumnya sudah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kini menerima subsidi BBM, Riang mengaku belum mendapatkan dasar apapun yang melarang.

"Sementara ini tidak ada (larangan), sasarannya adalah itu sesuai PMK 134/PMK.07/2022. Entah dia sudah dapat bantuan dari sosial, atau darimana, yang jelas saya minta data valid bahwa memang dia pelaku jasa transportasi. Selain itu pemberian subsidi ini dikawal oleh Inspektorat Bangli, Tipikor, Kejaksaan. Kalaupun nantinya ada aturan yang tidak memperbolehkan, tentu penerimanya akan diubah," jelasnya.

Riang mengatakan subsidi BBM dialokasikan selama tiga bulan. Mulai dari Oktober hingga Desember. Kegiatan ini masuk anggaran APBD Perubahan 2022. Soal mekanisme pencairannya, Riang menyebut dicairkan pada akhir bulan, karena pengamprahannya berdasarkan absensi, berapa kali angkutan itu mengantar penumpang.

"Rencananya mekanisme pencairan dalam bentuk non tunai, atau langsung masuk ke rekening penerima. Apa syaratnya, paling tidak ada absensi dan foto bahwa dia memang sudah beroperasi. Itu untuk angkutan umum. Sedangkan di ojek, cukup nama penerima, nomor rekening dan jumlahnya. Kalau pencairannya saya harapkan bisa per bulan," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU), atau sekitar Rp 2,7 miliar lebih untuk mengantisipasi terjadinya inflasi. Seluruhnya dibagi ke lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) salah satunya Dinas Perhubungan. Di mana dinas ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 248.220.000.

Alokasi anggaran itu selanjutnya digunakan untuk memberi kompensasi berupa subsidi BBM bagi pelaku jasa transportasi selama tiga bulan, dari bulan Oktober hingga Desember. Dengan syarat pelaku jasa transportasi dilarang menaikkan tarif. (mer)

 

 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved