Dampak Dari Kenaikan BBM dan Inflasi, 8.023 KPM Terima Bantuan Rp 150 Ribu

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pemkab Buleleng mulai menyalurkan bantuan sosial uang (BSU) kepada 8.023 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pada Selasa 18 Oktober 2022. 

Bantuan yang bersumber dari dana APBD Buleleng ini diberikan akibat dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan inflasi.

Bantuan diserahkan secara simbolis di Gedung Kesenian Gde Manik Singarja.

Kepala Dinas Sosial Buleleng, I Putu Kariaman mengatakan, penerima BSU ini sebelumnya telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) non program.

Artinya mereka telah masuk dalam DTKS, namun belum pernah menerima program bantuan baik dari kementerian maupun pemerintah daerah.

Delapan ribu lebih penerima bantuan itu terdiri dari 6.807 orang dari keluarga kurang mampu, 126 sopir angkot atau angdes, 200 orang nelayan, dan 150 orang pelaku usaha mikro.

Dalam pemberian BSU ini, masing-masing KPM akan menerima uang sebesar Rp 150 ribu per bulan, yang dikirim melalui rekening bank.

Dimana bantuan diberikan selama tiga bulan, terhitung sejak Oktober hingga Desember 2022.

"Pencariannya dilakukan bertahap per bulannya," terang Kariaman.

Kariman menyebut, bantuan ini diberikan oleh Pemkab Buleleng untuk meringankan beban masyarakat, ditengah situasi kenaikan harga BBM dan Inflasi. Penyaluran BSU tahap satu ini ditargetkan tuntas maksimal selama dua minggu kedepan.

Sementara Pj Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana mengatakan, bantuan sosial ini harus tepat sasaran, diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Untuk itu ia menargetkan pada tahun ini, pihaknya harus melakukan pemutakhiran DTKS, agar lebih pasti dan efektif.

Mengingat dalam pemberian bantuan sosial kerap ditemukan kasus masyarakat yang sejatinya masih dalam kategori mampu, atau telah meninggal dunia dan pindah domisili.

"Kalau datanya sudah benar, yang masuk DTKS itu sesuai kreteria dan betul-betul miskin, program apapun yang dibuat oleh pemerintah akan tepat sasaran. Dalam merumuskan perencaan anggaran dan penanganan untuk membantu perlindungan sosial masyarakat juga akan lebih cepat. Saya targetkan ada data satu pintundi Buleleng yang telah tervalidasi, jangan sampai orang yang sudah meninggal, yang sudah mampu atau pindah domisili masih menjadi beban kita," terangnya.

Dalam melalukan pemutakhiran data DTKS ini, peran masing-masing Perbekel sangat dibutuhkan.