DPRD Badung Angkat Bicara Soal Gaji Kontrak yang Tak Terbayarkan, Komisi IV: SK Sudah Ditandatangani

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Badung akhirnya angkat bicara terkait keterlambatan gaji guru kontrak.

Pihaknya mengaku saat ini masih dalam proses pencairan, mengingat pembuatan SK lumayan memakan waktu.

Ketua Komisi IV DPRD Badung I Made Suwardana menjelaskan bahwa kendala belum diberikannya gaji sebesar 100 persen bukan disengaja.

Melainkan pemerintah tidak mau melanggar aturan yang ada.

"Seandainya tidak ada perubahan SK ke 50 persen kan tidak ada kendala, ada uang tinggal bayar.

Karena ada perubahan SK itu yang harus mengkuti aturan, baru boleh dibayarkan sesuai amanat UU," tegasnya Kamis 3 November 2022.

Politisi PDIP ini menegaskan bahwa saat ini untuk pencairan gaji masih menunggu perubahan SK.

Selain itu dengan jumlah tenaga guru kontrak yang mencapai ribuan orang, dianggap memerlukan waktu untuk penyelesaian SK. 

"Jadi sebelum adanya SK tidak bisa melakukan pembayaran gaji secara 100 persen. Agar tidak melanggar aturan," jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menambahkan, saat ini SK yang mencantumkan perubahan gaji ke 100 persen telah ditanda tangani Bupati Badung. Jadi tinggal dilakukan pencairan untuk pembayaran gaji. 

"Semuanya sudah aman, karena semua harus sesuai dengan aturan, iya bersabar dulu tidak ada kendala apa," bebernya.

Pihaknya mengakui, kenaikan gaji di lingkungan Pemkab Badung terjadi akibat lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kenaikan pendapatan yang sangat signifikan itu pun terjadi sejak Agustus 2022. 

"Karena Agustus pendapatan naik, jadi belum bisa mempersiapkan untuk perubahan gaji pegawai.

Kalau kita tahu PAD melesat menjadi normal, kita kan bisa mempersiapkan perubahan itu," tegasnya.

"Namun kita patut syukuri, sekarang pendapatan kita di Badung  hampir menjadi normal.

Semoga G20 ini juga memberikan dampak positif bagi pendapatan kita," sambung Suwardana. (*)