Jelang KTT G20, PBB dan Pemerintah Indoneaia Luncurkan Kemitraan Blue Agenda Actions Partnership

TRIBUN BALI.COM MANGUPURA - Indonesia telah bergerak selangkah lebih maju dalam mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan penandatanganan Kemitraan Aksi Agenda Biru di Bali, hari ini.

Dibawah kemitraan komprehensif ini, delapan badan PBB dan beberapa mitra pembangunan internasional lainnya akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam pembangunan kelautan yang berkelanjutan.

Kemitraan ini telah resmi ditandatangani di sela-sela KTT Pemimpin G20 ke-17 yang akan berlangsung pada 15-16 November 2022 di Bali.

Menko Marves, Luhut B. Pandjaitan yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Jodi Mahardi, menyatakan bahwa membangun ekonomi biru yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia sebab dapat membantu meningkatkan pendapatan dari kegiatan kelautan dan perikanan, serta melestarikan keanekaragaman hayati laut dan menjaga kondisi kesehatan laut melalui pemulihan dan perlindungan ekosistem laut.

“Peluncuran kemitraan ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan nyata dan berkolaborasi untuk membawa perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan di sektor maritim. Kemitraan ini akan membantu kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dengan fokus pada kepentingan generasi masa depan,” ujarnya.

Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand, menyoroti komplementaritas antara berbagai mitra dalam mencapai tujuan bersama dari pembangunan ekonomi laut berkelanjutan.

“Badan-badan PBB dan mitra pembangunan yang berpartisipasi dalam kemitraan ini saling berbagi pengalaman, keahlian dan pendekatan inovatif, serta menjalankan berbagai proyek yang mendukung Pemerintah Indonesia dalam mempercepat Agenda Biru,” kata Valerie.

Dunia secara umum menyadari betapa buruknya kondisi laut sebab munculnya eksploitasi sumberdaya laut yang berlebihan dan meningkatnya pembuangan limbah ke laut lepas.

Konferensi Kelautan PBB 2022 di Lisbon awal tahun ini menyoroti kondisi buruk laut kita dimana setiap negara diharapkan untuk berkomitmen terhadap perlindungan dan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Fokus ini juga akan menjadi pusat perhatian pada Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB di Montreal pada bulan Desember nanti.

“Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memberikan contoh dengan pendekatan jangka panjang yang seimbang untuk pengembangan laut,” ujar Peter Thomson, selaku Utusan Khusus Sekretaris-Jenderal PBB untuk Kelautan.

“Dunia sedang menyaksikan, dan bersama kita bisa membuat perubahan!” tegasnya.

Kemitraan ini akan fokus pada sektor kelautan dan maritim, memastikan lingkungan yang sehat dan berkontribusi pada kemakmuran di bawah empat pilar: kesehatan biru, makanan biru, inovasi biru dan keuangan biru.

Berikut adalah bagaimana delapan organisasi PBB akan berkontribusi pada kemitraan Blue Agenda.

FAO, lembaga PBB khusus masalah pangan dan pertanian, akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan perikanan dan akuakultur yang berkelanjutan untuk memperkaya sumber daya laut dan kesehatan habitat.

ILO, lembaga PBB khusus masalah ketenagakerjaan di dunia, akan mendukung pemerintah dalam pengembangan program yang menyediakan pekerja industri maritim dengan perlindungan tenaga kerja serta keterampilan yang diperlukan di sektor maritim seperti pembuatan kapal, logistik internasional dan pelayaran.

UNDP, badan pembangunan global PBB, siap membantu dengan memastikan kebutuhan investasi untuk Agenda Biru tersedia dengan cara mendukung pemerintah dalam pembangunan Strategi Pembiayaan Biru serta pasoka Obligasi Biru (Blue Bond)/ Sukuk untuk mendanai inisiatif berkaitan dengan kelautan.

UNEP, lembaga utama PBB di bidang lingkungan hidup, akan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan Rencana Induk Ekonomi Biru (Master Plan for the Blue Economy), dan juga akan mendukung upaya penanggulangan pencemaran laut, dengan fokus pada sumber daya alam berbasis darat dan lautan, pemantauan dan kondisis yang memungkinan untuk seluruh kehidupan.

Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO, lembaga PBB yang bergerak dalam bidang permasalahan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, akan mendukung pelaksanaan penelitian ilmiah, pengambilan data dan pengembangan kapasitas untuk membantu para ahli untuk memahami risiko dan potensi laut. Hal ini juga akan berkontribusi pada peningkatan kesiapsiagaan tsunami di tingkat masyarakat, meminimalkan dampak yang ditimbulkan, serta membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.

UN Women, lembaga PBB yang berupaya untuk mencapai kesetaraan gender, akan bermitra dengan perusahaan yang bekerja dengan perempuan di wilayah pesisir untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi serta mendukung pengembangan keterampilan melalui penerapan Prinsip Pemberdayaan Perempuan.

UNIDO, lembaga PBB yang fokus pada peningkatan proses industrialisasi, akan mendukung ribuan perusahaan kecil dan menengah di bidang perikanan dan kelautan untuk memenuhi persyaratan kualitas dan standar internasional, termasuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini akan meningkatkan akses perusahaan lokal ke pasar global dan meningkatkan pendapatan.

UNOPS, lembaga PBB yang fokus di bidang infrastruktur dan pengadaan, bekerja untuk memerangi polusi plastik melalui mendukung negara-negara anggota ASEAN dalam mengembangkan dan memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan yang mengurangi produksi dan konsumsi plastik, meningkat tingkat daur ulang, serta meminimalkan kebocoran sampah dari tempat pembuangan akhir.

Dengan mitra kerjasama telah ditandatangani, para pihak bersangkutan akan bergerak cepat ke tahap implementasi, ujar Jamshed M. Kazi, Perwakilan UN Women untuk Indonesia, dalam sambutan penutup acara yang disampaikan atas nama tim PBB di Indonesia.

“Bentuk kerjasama ini sepenuhnya ‘dibuat di Indonesia’ oleh para aktor yang sangat aktif di bidang masing-masing dalam pembangunan laut yang berkelanjutan. Hal ini memastikan ide-ide yang telah didiskusikan bisa menjadi aksi yang nyata secepatnya,” katanya.

Kemitraan ini terbentuk atas dasar permasalahan sampah laut, ilegal fishing dan lain sebagainya.

“Sebenarnya karena masalah ocean ini kan masalah global dan kita banyak menghadapi berbagai permasalahan. Dari sampah plastik, ilegal fishing, dan kalau kita tidak melakukan sesuatu segera nanti masa depan anak cucu kita dari laut ini bisa tergerus,” ungkap Jodi Mahardi.

Dan saya yakin kita semua yang ada disini punya tanggung jawab terhadap masa depan anak cucu kita.

“Upaya terdekat kita akan membentuk sekretariat yang juga akan dilakukan pertemuan secara reguler untuk menyusun agenda kegiatan untuk di sektor kelautan secara berkelanjutan.

Jadi, intinya ini semacam steering komite,” ucapnya.

Harapannya bukan hanya di Indonesia saja, kalau kemitraan ini berhasil tentunya akan dilakukan di negara-negara lain. Ini adalah bagian dari leadership di sektor kelautan.(*)