Golkar Badung Tolak Usulan Dapil Petang Digabung dengan Abiansemal

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG –  Partai Golkar di Kabupaten Badung menolak keras usulan rancangan Daerah Pemilih (Dapil) Petang digabung menjadi satu dengan Abiansemal pada perhelatan Pilkada 2024 mendatang.

Penyatuan dua dapil tersebut sempat terungkap saat KPU Badung melakukan sosialisasi usulan rancangan Dapil dan Alokasi Kursi untuk DPRD Badung beberapa hari lalu.

Jika Dapil Petang digabung menjadi satu dengan Abiansemal, Badung hanya ada 5 dapil dari 45 kursi.

Sehingga, Partai Golkar Badung tetap menginginkan di Badung ada 6 dapil dan tidak ada penggabungan dapil.

Baca juga: Kobaran Api Kebakaran di Pasar Mengwi Badung Cukup Besar! Warga Sampai Kaget

Hal itu pun diungkapkan Ketua  DPD Golkar Badung, Wayan Suyasa, pada Rabu 30 November 2022.

“Kami dari Partai Golkar menolak penggabungan tersebut,” tegas Suyasa

Politisi asal Desa Penarungan itu mengakui perihal usulan tersebut ia telah mengadakan pertemuan dengan jajaran Partai Golkar Badung yang ada di kabupaten termasuk di tingkat kecamatan.

Pertemuan itu dilakukan karena dinilai situasi sangat mendesak dan mendadak, terkait usulan penggabungan dapil yang  disosialisasikan oleh KPU pada 24 November lalu.

Baca juga: Mobil Truk Pengangkut Pasir di Petang Badung Terperosok, Jalan Mendadak Jebol Saat Hujan Deras

“KPU memanggil partai politik mensosialisasikan usulan tersebut. Dasarnya dari PKPU nomor 6 tahun 2022 untuk penggabungan dapil Petang dan Abiansemal, yang dari 45 kursi ditetapkan KPU. Namun kita tetap menolak, karena kursi tiap dapil bisa berkurang,” jelasnya lagi.

Menurutnya, secara filosofi  mereka sendiri yang mengusulkan sebelumnya pemisahan dapil antara Petang dan Abiansemal, yang selama ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh KPU.

Bahkan masyarakat telah menerima dan kenyataan sudah berjalan dengan baik.

“Apa yang  sudah berlangsung dengan baik selama ini kita pertahankan. Pada intinya Partai Golkar berkumpul di sini untuk menolak itu,” bebernya.

Baca juga: Ngurah Anom Dituntut Bui 7,5 Tahun, Korupsi Dana KUR Bank Plat Merah di Badung

Untuk penguatan penolakan, usulan penggabungan dapil juga dibuat secara tertulis yang nantinya diserahkan langsung ke KPU Badung untuk menguatkan.

Dari partai politik lainnya di Badung dan juga masyarakat Badung juga menolak.

“Hal yang sudah bagus terlaksana dan disepakati oleh Partai Politik (Parpol) yakni 6 kecamatan dengan 6 dapil di Badung harus dipertahankan,” tegasnya sembari mengatakan diterima atau tidak penolakan  itu,  ini bagian dari demokrasi dan juga ada dasar hukumnya.

Namun ia yakin penolakan ini berjalan dan KPU pasti mengusulkan kembali ke pusat. Suyasa pun penyebutkan, jika ada pemekaran wilayah karena penuh, itu sah. 

Tapi semua itu menurutnya lucu, pasalnya orang banyak justru mau digabungkan. 

Sementara untuk permasalahan Dapil tersebut, Ketua KPU Badung, I Wayan Semara Cipta meminta peserta agar membuat tanggapan dan masukan secara tertulis sesuai format yang terdapat pada Keputusan KPU RI Nomor 488 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Dapil dan Alokasi Kursi mulai tanggal 23 November -6 Desember 2022. Hal itu pun agar sesuai dengan tahapan yang ada pada pileg.

Setelah itu, akan dilakukan tahapan  uji publik  yang melibatkan 7 unsur yaitu  Pemerintah Daerah, Partai Politik, Bawaslu, Pemantau Pemilu, Akademisi, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Adat dan Pemangku Kepentingan lainnya mula tanggal 7 Desember -16 Desember 2022.

"Pelaksanaan Uji publik ini guna  memberi masukan dan tanggapan terhadap rancangan Dapil yang diusulkan khususnya menguatkan rancangan 6 Dapil sesuai jumlah Kecamatan yang ada berdasarkan harapan dari Peserta Sosialisasi Dapil dan Alokasi Kursi yang menghendaki agar di Kabupaten Badung jumlah Dapil tetap 6 Dapil sesuai jumlah Kecamatan yang ada," katanya.

Sementara usulan rancangan Dapil oleh KPU Kabupaten Badung akan direkap oleh KPU Provinsi Bali untuk nanti dipresentasikan ke KPU RI.

"Untuk selanjutnya penetapan Dapil dan Alokasi Kursi oleh KPU RI pada tanggal 1 Januari - 9 Februari 2023, untuk Dapil Badung," terangnya.

Untuk diketahui, jumlah kursi DPRD Badung telah diputuskan menjadi 45 kursi dari sebelumnya 40 kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Jumlah ini sah pasca terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Ri Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024.

Penentuan Dapil dan alokasi kursi legislatif sudah diatur dalam UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga Peraturan KPU RI Nomor 16 Tahun 2017.

Untuk dapil DPRD Kabupaten, bisa diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota ke KPU RI melalui KPU Provinsi.

Yakni wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi.

Saat ini dalam perolehan kursi Pileg 2019 dari 40 kursi DPRD Badung, PDIP menguasai sebanyak 28 kursi, disusul Golkar 7 kursi, Demokrat 2 kursi, Gerindra 2 kursi, dan Nasdem 1 kursi. (*)

Berita lainnya di Pemilu 2024