Bisnis

Genjot Kepesertaan di BUMDes, BPJS Ketenagakerjaan Lakukan Ini!

Ketika menjadi agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), BUMdes dimungkinkan melakukan akuisisi peserta, pembayaran iuran, dan pengurusan kla

Istimewa
Pemerintah Provinsi Bali memiliki komitmen kuat mendukung suksesi program kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Dukungan itu diwujudkan dengan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) menjadi agen Perisai. Ketika menjadi agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), BUMdes dimungkinkan melakukan akuisisi peserta, pembayaran iuran, dan pengurusan klaim. 

Pengembangan itu diakui menjadi peran aktif BUMDes dalam mendorong suksesi program pemerintah.

Selain mendukung program pemerintah, kerjasama komprehensif melalui keagenan Perisai, dipastikan memberikan manfaat sosial dan finansial bagi BUMDes.

Pemerintah Provinsi Bali memiliki komitmen kuat mendukung suksesi program kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.

Dukungan itu diwujudkan dengan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) menjadi agen Perisai.

Ketika menjadi agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), BUMdes dimungkinkan melakukan akuisisi peserta, pembayaran iuran, dan pengurusan klaim.
Pemerintah Provinsi Bali memiliki komitmen kuat mendukung suksesi program kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Dukungan itu diwujudkan dengan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) menjadi agen Perisai. Ketika menjadi agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), BUMdes dimungkinkan melakukan akuisisi peserta, pembayaran iuran, dan pengurusan klaim. (Istimewa)

"Jadi kita di Bali sudah ada 500 lebih BUMDes yang bisa kita gerakkan, untuk menjadi agen Perisai.

Sebenarnya unit usaha BUMDes ini, mendapatkan penghasilan.

Penghasilan ini dikelola BUMDes, diserahkan kepada desa sebagai pendapatan," sambungnya.

Ketua Forum BUMDes se-Provinsi Bali, I Nyoman Ariana, pada kesempatan yang sama mengaku siap mendukung penuh BPJS Ketenagakerjaan.

"Harapan kita ke depan adalah bagaimana BPJS Ketenagakerjaan itu menyosialisasikan, bukan hanya di provinsi, namun kita yang memiliki jejaring ke bawah, ada di kabupaten.

Alangkah baiknya ini disosialisasikan langsung ke kabupaten, karena otonomi sekarang ada di tingkat kabupaten/kota," ucapnya.

"BUMDes yang ada itu mayoritas ada di tingkat kabupaten/kota.

Sehingga apa yang merupakan program dari BPJS Ketenagakerjaan ini dapat seyogyanya berlanjut dan berkesinambungan, artinya tidak putus hanya sekali, dua kali pertemuan," lanjutnya.

Disinggung minimnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari unsur BUMDes, Ariana mengemukakan, sejauh ini peserta BUMDes baru di tataran pengurus.

Sedangkan anggota belum banyak yang tercover BPJS Ketenagakerjaan.

"Kenapa? Pendapatan mereka, apalagi yang di daerah pelosok, penghasilannya masih naik turun, jauh daripada yang kita harapkan," ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Bali memiliki komitmen kuat mendukung suksesi program kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.

Dukungan itu diwujudkan dengan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) menjadi agen Perisai.

Ketika menjadi agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), BUMdes dimungkinkan melakukan akuisisi peserta, pembayaran iuran, dan pengurusan klaim.
Pemerintah Provinsi Bali memiliki komitmen kuat mendukung suksesi program kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Dukungan itu diwujudkan dengan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) menjadi agen Perisai. Ketika menjadi agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), BUMdes dimungkinkan melakukan akuisisi peserta, pembayaran iuran, dan pengurusan klaim. (Istimewa)

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar, Opik Taufik mengemukakan, desa adalah sumber potensi menggenjot kepesertaan dari pekerja bukan penerima upah (BPU) atau informal.

Ia berharap, ke depan BUMDes melakukan berbagai upaya strategis dalam mendukung percepatan akuisisi kepesertaan.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved