PDIP Desak Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Mundur dari Kabinet Jokowi, Dibalas Tajam NasDem

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Dua menteri dari Partai NasDem didesak mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Kedua menteri tersebut yaitu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.

Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

Baca juga: Anies Baswedan Disambut Penolakan Saat Kunjungi Karanganyar, Wong Solo Tolak Politik Anies

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

Djarot menilai dua menteri dari Partai NasDem tersebut rupanya tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya.

Baca juga: Potensi Anies Baswedan Ungguli Prabowo Subianto, Pengamat: Anies-Andika Jadi Kuda Hitam di Pilpres

Djarot mengatakan sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan alasan mengapa kedua menteri tersebut harus dievaluasi.

Ia mencotohkan ketika Indonesia berusaha menjadi negara swasembada pangan atau kedaulatan pangan, namun produksinya ternyata tidak mencukupi.

"Sehingga, harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton. Padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," ungkap Djarot.

Selain itu, Djarot juga mengungkit terkait kebijakan food estate yang sebagiannya dinilainya gagal.

"Ini kan tanggung jawab dari Kementerian Pertanian untuk food estate, siapapun yang menginisiasi di depan tentang program food estate tapi Menteri Pertanian itu harus di depan," ucapnya.

Ia menambahkan demikian halnya pada musim tanam, Indonesia pasti mengalami kelangkaan pupuk.

Djarot pun menantang Kementerian Pertanian untuk memberikan kepastian harga pupuk.