Pemerintah Didesak Perbaiki Aliran Sungai

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Banjir bandang yang menerjang Desa Banyupoh, pada Sabtu (11/2) sore disebabkan lantaran kontur tanah pada hutan yang ada di atas desa miring. Sehingga air hujan mudah meluber ke desa. Untuk itu pemerintah didesak segera membuat tanggul dan memperbaiki aliran sungai. 

Anggota Komisi IV DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya ditemui saat meninjau korban terdampak banjir bandang mengatakan, masyarakat di Desa Banyupoh sudah memperhatikan kelestarian hutan yang ada di desa tersebut. Sehingga ia menegaskan, bencana bukan terjadi akibat pembabatan hutan. Hal ini juga terlihat dari jenis kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir, merupakan kayu-kayu yang sudah lapuk.

"Kalau hasil pembabatan, kayu yang hanyut harusnya sudah terpotong-potong, atau bagian akar bawah. Sementara dari banjir bandang ini kayu yang hanyut sebagian besar sudah lapuk. Sehingga informasi bencana ini terjadi karena pembabatan hutan itu tidak benar," katanya. 

Untuk itu, Ngurah Arya mendesak pemerintah segera memperbaiki aliran sungai, mengingat kondisinya saat ini memiliki belokan yang terlalu tajam sehingga apabila air sungai mengalir deras, maka akan mudah meluber ke rumah warga. "Pemerintah dan warga harus duduk bersama membahas ini. Warga lebih baik mengorbankan sedikit lahannya agar pemerintah bisa meluruskan tikungan-tikungan sungai yang tajam ini, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi," jelasnya. 

Selain memperbaiki aliran sungai, Ngurah Arya juga meminta pemerintah membangun tanggul di wilayah hutan Desa Banyupoh untuk menahan tanah yang tergerus akibat hujan. Tanggul tersebut nantinya dapat ditanami pepohonan agar dapat menyerap air hujan. 

Sementara Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan, bencana alam memang tidak bisa diprediksi. Namun atas adanya kejadian ini, ia meminta kepada OPD terkait untuk segera melakukan mitigasi titik-titik rawan terjadinya bencana. "Kita harus punya peta titik rawan bencana, dan tempatkan alat berat di lokasi itu agar antisipasi dan penanganannya cepat dilakukan. Masyarakat juga harus diedukasi dampaknya akan seperti ini apabila buang sampah sembarangan," katanya. 

Disinggung terkait desakan untuk memperbaiki aliran sungai di Desa Banyupoh, Lihadnyana menyebut pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu. Namun penataan aliran sungai itu pun kata Lihadnyana sejatinya menjadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai Bali-Penida. "Sungai itu memang harus dibuat lurus. Kalau berbelok bisa menghambat aliran air. Saya minta maaf bila masyarakat terganggu dengan kejadian ini. Kami akan koordinasi dengan BWS karena kewenangannya ada di mereka. Kalau pakai APBD bisa keok kita," tandasnya.

Pipa Air Bersih Milik 19 Kelompok Masyarakat Putus

Banjir bandang yang terjadi di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Buleleng tidak hanya merendam puluhan rumah warga. Bencana ini juga menyebabkan beberapa ekor hewan ternak warga hilang. Masyarakat juga kesulitan untuk mengakses air bersih. Lantaran pipa yang digunakan untuk menyalurkan air bersih dari dalam sumur milik 19 kelompok masyarakat, hanyut terseret banjir. 

Perbekel Desa Banyupoh, Ketut Bijaksana mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih berupa MCK dan perkebunan, masyarakat di desa tersebut membentuk beberapa kelompok, membuat sumur bor yang dikelola oleh PDAM. Namun akibat banjir tersebut, tercatat ada 19 kelompok yang terdampak, lantaran akses atau pipa airnya putus.

Masing-masing kelompok itu hingga saat ini masih memperbaiki pipa yang terputus itu secara swadaya. Sementara terkait total kerugian yang dialami oleh warga akibat musibah ini diperkirakan mencapai Rp 300 juta lebih. 

"Sembari proses perbaikan, kami bekerjasama dengan PDAM, Dinas Damkar dan BPBD Buleleng telah menyuplai kebutuhan air bersih untuk warga terdampak. Selain itu juga untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang ada di jalan raya," terangnya. (*)