Tak Punya Izin, Usaha Pertambangan Batu Padas Ditutup Satpol PP Bangli

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Usaha pertambangan batu padas di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut ditutup satpol PP Bangli, Selasa (14/2/2023). Ini lantaran usaha tersebut belum mengantongi izin dari instansi terkait. 

Kepala Satpol PP Bangli, Dewa Agung Putra Suryadarma menjelaskan, penutupan usaha pertambangan batu padas berawal dari adanya laporan masyarakat, melalui layanan Pengaduan 24 Jam Bangli Era Baru. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangli dengan melakukan pemantauan.

Dari hasil pemantauan tanggal 9 Februari, lanjut Suryadarma, diketahui aktifitas penambangan itu membuang sisa hasil pertambangan ke sungai. Sehingga mengakibatkan badan sungai menyempit. "Pihak DLH telah mewajibkan pada pihak penambang untuk membersihkan badan sungai dari sisa batuan galian, melakukan penanaman pohon untuk perlindungan jurang dan menata jurang dengan terasering, serta memberikan jangka waktu selama sepekan untuk melakukan seluruh kesanggupan tersebut," jelasnya. 

Lima hari kemudian, lanjut dia, petugas Satpol PP mendapati lokasi pertambangan yang berada di wilayah Tukad Sangsang itu masih beroperasi. Dari hasil penelusuran petugas, diketahui pula jika aktifitas usaha pertambangan batu padas belum memiliki izin. "Sejatinya ada tiga pemilik usaha pertambangan batu padas, dan semuanya merupakan warga lokal di wilayah itu. Dari ketiga pengusaha, hanya satu orang yang masih menjalankan kegiatan pertambangan," ungkapnya. 

Suryadarma menegaskan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, bahwa setiap usaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan. Oleh sebab itu sebagai tindakan tegas, pihaknya melakukan penutupan sementara sampai pemilik mampu menunjukkan izin, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Untuk memastikan usaha pertambangan itu benar-benar tidak beroperasi, maka besok kami akan kembali melakukan monitoring. Selama belum ada ijin maka tidak boleh ada penambangan. Jadi silakan izinnya diurus terlebih dahulu," tegasnya. (*)