Konten Bisa Jadi Jaminan Utang, Content Creator Sambut Baik, Guntur: Terkenal Seperti Raffi Ahmad

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Para content creator, seperti Guntur Aphostria dengan nama akun Youtube Aremaeveryday, menyambut baik keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan konten di media social, salah satunya Youtube dapat dijadikan jaminan utang.

Akun Youtube Guntur sudah memiliki 10 ribu subscriber dan sudah meng-upload 317 video seputar klub sepakbola Arema.

Rata-rata videonya sudah ditonton lebih dari ribuan view.

Bahkan ia sudah mendapatkan penghasilan dari konten Youtube-nya itu.

Baca juga: Lowongan Kerja Badung, Dibuka Lowongan Kerja Posisi Social Media dan Content Creator

Untuk lebih mengembangkan konten-konten di akun Youtube-nya, Guntur memerlukan beberapa alat seperti PC dan alat-alat konten lainnya.

“Ya menyambut baik ada wacana konten Youtube ini bisa jadi jaminan utang. Khususnya bagi para content creator, bisa jaminkan akunnya untuk bisa dapat utang digunakan mengembangkan dan menghidupkan akun Youtube-nya,” jelasnya, Kamis 16 Februari 2023.

Ia pun berharap semoga nantinya syarat-syarat untuk menjaminkan Youtube tidak terlalu berbelit-belit, seperti yang sering terjadi di lembaga keuangan.

Dan nantinya jika memang sudah dibutuhkan, ia akan meminjam juga untuk mengembangkan konten-kontennya.

“Ya lihat dulu persyaratannya kalo memungkinkan ambil utang untuk ngembangin akun biar tambah terkenal kayak (seperti) Raffi Ahmad,” imbuhnya.

Ia pun mengatakan, konten dapat dijadikan jaminan pinjaman bukan hanya wacana.

Ia juga bercita-cita memiliki studio Youtube-nya sendiri agar konten-konten terkait sepakbolanya lebih dikenal netizen.

Dengan adanya kabar konten dapat dijadikan jaminan utang, menurut Guntur, tak menutup kemungkinan jumlah content creator akan bertambah.

“Pastinya, (content creator akan bertambah) di mana ada duit, di sana ada manusia,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan PP No 24/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2022.

Satu hal yang diatur dalam beleid tersebut adalah skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau intellectual property (IP).