Anggaran Bedah Rumah di Karangasem Bali Mencapai Rp 6 Milliar Untuk 200 Unit

AMLAPURA, TRIBUN-BALI.COM - Bedah rumah tidak layak huni (RTLH) di Karangasem, Bali, terus digencarkan.

Tahun 2023, Pemerintaah Daerah (Pemda) Kabupaten Karangasem, Bali, rencana menganggarkan 6 milliar untuk 200 unit bedah rumah.

Perunitnya mendapat sekitar Rp 30 juta.

Sumber anggaran berasal dari APBD Induk 2023.

Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR dan Peermukiman Karangasem, I Gede Sutama, mengungkapkan, program bedah rumah kemungkinan teersebar di semua Kecamatan di Karangasem, Bali.

Untuk penerima serta lokasi hingga saat ini belum jelas.

"By name by adress masih belum ada," jelas Sutama pada Jumat 3 Maret 2023.

"Mungkin pengerjaan dilakukan di Perubahan. Sekarang msih pendataan untuk penerima. Kriteria rumah tidak layak huni yakni rumah masih bertanah, atap & dindingnya belum permanen. Penerima juga masuk  KK miskin," tambahnya.

Rencana penerima  bantuan rumah tersebar di delapan Kecamatan di Karangasem, Bali.

Baca juga: Tahun 2022 Pemkot Denpasar Melakukan 18 Bedah Rumah, 3 Diantaranya Pembangunan Rumah Baru

Seperti Kecamatan Karangasem, Bebandem, Rendang, Manggis, Kubu, Abang, Selat, dan Sidemen.

Pemerintah juga mengusulkan bantuan stimulan prumahan swadaya ke pemerintah pusat.

"Penanganan rumah tak layak dilakukan bertahap," imbuhnya.

Gede Sutama menambahkan, rumah tidak layak huni di Kabupaten Karangasem mencapai 8 ribu unit lebih. Tersebar disemua Kecamatan . Terbanyak adalah di  Kecamatan Kubu, Bebandem, Abang, Sidemen, Manggis, Karangasem, Rendang, & Selat. Program bedah  rumah terus  dilakukan sedikit demi sedikit

Rumah tidak layak  huni di Kab. Karangasem terbilang cukup tinggi. Pemerintah belum mampu memperbaikinya secara  keseluruhan dikarenakan minimnya anggaran. Pihaknya berjanji akan berupaya  memperbaiki."Tahun ini kita akan mengusulkan bedah rumah ke Kementerian. Semoga diberikan,"tambhnya.

Untuk diketahui, Pemda Kaarangasem terus melakukan  perbaikan. Tahun 2019 lalu  Dinas Perumahan dan  Kawasan Permukiman telah memperbaiki rumah tidak layak huni sekitar 1.337 unit. Rinciannya yakni 1.049 unit sumber dari APBD Kabupaten, sisanya dari bantuan stimulan perumahan swadaya dri pusat

Tahun 2020 anggaran untuk bedah rumah tak ada lantaran anggaran dipakai penangganan COVID. Sedangkn Tahun 2021, sebagian bedah rumah dialihkan karena adanya refocusing  anggaran. Bedah rumah  yang semula  dianggarkan 422 unit,  dikurangi menjadi 183 unit. Tahun 2022, Pemda anggarkan sekitar 6 M.