Berita Viral
VIRAL! Video Curhat Anggota Komisi VII DPR Minta Sarung, Sindir BUMN Kurang Kurang Sedekah dan Infaq
Video curhat salah satu anggota komisi VII DPR saat rapat dengar pendapat (RDP) viral usai singgung soal minta sarung ke Dirut BUMN
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Video curhat salah satu anggota komisi VII DPR saat rapat dengar pendapat (RDP) viral usai singgung soal minta sarung ke Dirut BUMN.
Anggota Komisi VII DPR, Ramson Siagian menuai sorotan usai video dirinya curhat soal minta sarung ke mantan Dirut BUMN viral.
Ramson Siagian bahkan sampai menyinggung soal BUMN yang kurang melakukan sedekah dan infaq dan mengaitkannya dengan kebakaran depo pertamina.
Curhat tersebut diawali saat Ramson Siagian bersama Komisi VII DPR yang lain menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa 4 April 2023 lalu.
Baca juga: STATUS Brigjen Endar Priantoro Masih Belum Jelas, DPR Minta Ketua KPK dan Polri Duduk Bersama
RDP dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan direksi PT Pertamina (Persero) guna membahas insiden kebakaran kilang Pertamina.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VII, Nasir mengaitkan, kebakaran di Depo Pertamina karena perusahaan BUMN itu kurang sedekah dan infaq.
"Banyak doa, kurang sedekah ya, infaqnya kurang bu,”
“Mungkin teman-teman ini bisa membantu menyalurkan Bu. Juga lahir dan batin. Begitu Bu," kata Nasir.
Baca juga: Pimpinan Komisi III DPR Sebut ‘Patroli Netizen’ Sangat Ampuh, Minta KPK Usut Tuntas Artis R
Menyambut soal sedekah itu, Ramson Siagian langsung menceritakan pengalamannya dikirimi sarung oleh Dirut Pertamina.
"Kalau periode kemarin, pas dapil saya butuh sarung, saya WA bu Dirut langsung dikirim 2.000 sarung," kata Ramson.
Namun kini, kondisinya berubah.
Ramson merasa sulit mendapatkan bantuan sarung lagi untuk warga di dapilnya.
Lantaran, Pertamina harus meminta izin terlebih dahulu kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Baca juga: Gubernur Koster Doakan Rapat Paripurna DPR RI Terkait RUU Provinsi Bali Berjalan Lancar & Sukses
"Sekarang satu sarung pun sudah enggak bisa. Katanya harus ke pak Erick semua. Pak Menteri BUMN,”
“Katanya dikoordinasikan menteri BUMN semua," tutur Politisi Partai Gerindra ini.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.