Muncul Pengakuan Justin Hubner Belum Dihubungi Soal Naturalisasi, Klarifikasi PSSI & Kuak Fakta Ini

"Bulan puasa bukan bulan terbaik utk berbohong.
Federasi sudah kontak dia, tapi yg kontak dia bukan orang yg selama ini berbicara sama dia.
Di federasi juga sudah berubah dgn pimpinan baru," balas akun @hasaniabadulgani.

Justin Hubner Dikabarkan Belum Dihubungi Lagi soal Proses Naturalisasi, Eks Exco Beri Klarifikasi

Pada postingan selanjutnya, Hasani Abdulgani menjelaskan deretan prosedur federasi dengan pemain calon naturalisasi.

Dari ke tujuh tahap tersebut, Abdulgani menegaskan jika federasi (PSSI) akan menghubungi langsung pemain, bukan agen.

Setelah pemain calon naturalisasi bersedia, barulah pemain tersebut mencari agen.

Lebih lanjut, Abdulgani menjelaskan siapakah yang berhak menentukan keputusan akhir, apakah pemain atau agen.

Soal keputusan akhir, menurut Abdulgani adalah hal yang internal.

Namun untuk kasus Justin Hubner yang masih di bawah umur, keputusan masih dominan di tangan orang tua.

"Pak seandainya di Agen nego nya alot bahkan cenderung gagal, tapi si PEMAIN tersebut tetap ingin membela timnas , yang diambil keputusan SIPEMAIN atau Agen pada akhir nya??"

"itu urusan internal mereka Mas. Kalau kasus Justin, kebetulan dia masih under age, jadi fungi orang tuanya masih dominant. Kalau Jordi atau Sandy itu berbeda, orang tua mereka sdh tidak ikutan, tapi manajemennya yg berperan," jawab @h              Sasaniabdulgani.

Baca juga: Erick Thohir Maklumi Sepinya Penonton Pertandingan Timnas Indonesia U22 vs Lebanon, Ini Alasannya

Berikut deretan penjelasan Hasani Abdulgani tentang proses naturalisasi, menjawab kabar Justin Hubner yang merasa belum dihubungi kembali oleh PSSI.

"Naturalisasi pemain Diaspora.

1. Direktur Teknik (Dirtek) PSSI menyusun database pemain2 keturunan yang ada diluar negeri.

2. Tim pelatih Timnas, merekomendasi para pemain yang mau direkrut untuk kepentingan Timnas.

3. Tim legal PSSI, mempelajari dari sisi legalitasnya, supaya tidak ada pelanggaran hukum, baik kepada negara maupun kepada FIFA. (Dasar hukum: UU No 12 Tahun 2006. Pasal 19 dan 20. Dan Article 7 dan 9 dari FIFA)