DPRD Bali Dukung Wacana Pembangunan Terminal LNG Ditengah Laut

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Wacana pembangunan Terminal LNG yang akan dilangsungkan ditengah laut didukung oleh DPRD Provinsi Bali.

Ketika dikonfirmasi, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana angkat bicara. 

“DPRD mendukung energi bersih. Tyang (saya) kira semua orang setuju itu, terkait titik labuh Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) sudah disiapkan diarea perikanan tangkap yakni area kuning di peta tata ruang,” jelasnya pada, Sabtu 29 April 2023. 

Lebih lanjutnya ia mengatakan jika pembangunan Terminal LNG dilakukan ditengah laut maka titik yang tersedia sesuai RTRW Provinsi Bali Tahun 2023 dimana disebutkan diwilayah ikan tangkap (dipeta area berwarna kuning).

Ia menilai dengan dibangunnya Terminal LNG di tengah laut atau lepas pantai, merupakan suatu hal yang baik.

Walaupun biaya investasi kemungkinan meningkat. 

“FSRU terapung itu cukup hanya tertaut ke kedalaman dengan jangka, tidak ada masalah lingkungan lagi, kalau yg di area sesuai RTRW,” imbuhnya. 

Baca juga: Terminal LNG Akan Dibangun di Laut, Walhi Bali Pertanyakan Lokasi Pembangunan dan Konsistensi Surat

Jika pembangunan Terminal LNG dilakukan di Teluk Sidakarya, dinilai akan ada masalah lingkungan karena nantinya proyek tersebut harus melakukan pengerukan kedalaman Teluk untuk area kolam tangker.

Sementara pada peta RTRW pembangunan LNG akan dilakukan di area yang berwarna kuning atau diluar Teluk Sidakarya. 

Sebelumnya, penolakan pembangunan Terminal LNG (Liquefied Natural Gas) di Kawasan Sidakarya, Denpasar Selatan, Bali, oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan nampaknya bukan hanya sekedar isu.

Pasalnya saat ditemui di Buleleng pada Jumat 28 April 2023, Luhut telah menegaskan pembangunannya akan dilakukan di tengah laut. 

Pensiunan Jenderal TNI ini menyebut, pembangunan Terminal LNG akan dipindahkan ke laut dengan jarak sekitar 4 kilometer dari bibir pantai.

Ia pun menargetkan, pembangunannya akan tuntas dilakukan dalam 1,5 tahun kedepan atau pada akhir 2024.

Hanya saja Luhut tidak menyebutkan lokasi persis dari rencana pembangunan ini. 

Kebijakan membangun terminal LNG di kawasan laut kata Luhut dilakukan agar tidak mengganggu pariwisata dan merusak mangrove.

"Pariwisata jangan dicampur adukan dengan Terminal LNG. Akan kami pindah ke laut. Jadi resort tidak terganggu, pembangunan listrik bersih bisa dilakukan dan mangrove juga tidak terganggu," singkatnya.

(*)