Tabanan Sosialisasi Aturan untuk WNA, Bangli Justru Bangun Fasilitas Hiking Saat Dilarang Mendaki

TRIBUN-BALI.COM - Sosialisasi tatanan atau aturan baru, bagi wisatawan asing sudah dimulai.

Pemkab Tabanan menggelar sosialisasi ini, sebagai tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023.

Sekda Tabanan, I Gede Susila mengatakan, sosialisasi digelar secara online dengan melibatkan para camat, perbekel, dan bendesa adat di Tabanan.

Ia mau menyamakan persepsi tentang pelaksanaan aturan ini di lapangan.

“Pertemuan ini didasari dengan memperhatikan wilayah Bali secara umum dan Tabanan secara khusus. Bali memiliki nilai adat istiadat yang tinggi," ucapnya, Rabu (14/6/2023).

Baca juga: Putri Ariani, Peraih Golden Buzzer Americas Got Talents Bertemu & Bernyanyi di Depan Presiden Jokowi

Baca juga: Musim Haji, Indosat Luncurkan Paket Khusus Untuk Keluarga Agar Mudah Terhubung Dari Tanah Suci

"Sehingga wisatawan sudah sepatutnya memerhatikan dan menghormati, segala aturan yang berlaku di masing-masing daerah. Apalagi, wilayah daya tarik wisata yang disucikan dan bernilai spiritual tinggi,” sambung dia.

Susila mengatakan, poin pentingnya adalah kewajiban wisatawan memuliakan pura, pratima, dan simbol-simbol keagamaan.

Serta sungguh-sungguh menghormati adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal masyarakat Bali dalam prosesi upacara dan upakara.

“Para wisatawan wajib memakai busana yang sopan, wajar dan pantas pada saat berkunjung ke kawasan tempat suci daya tarik wisata, tempat umum dan selama melakukan aktivitas di Bali, berkelakuan yang sopan di kawasan suci, kawasan wisata, restoran, tempat perbelanjaan, jalan raya dan tempat umum,” bebernya.

Ia menjelaskan, para wisatawan agar selalu didampingi pemandu wisata yang memiliki izin atau lisensi, melakukan penukaran mata uang asing di Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) resmi, melakukan pembayaran dengan menggunakan QR Standar Indonesia dan transaksi dengan menggunakan mata uang rupiah.

Para wisatawan juga diwajibkan untuk berkendara dengan menaati aturan yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan alat transportasi laik pakai. Selanjutnya tinggal dan menginap di tempat usaha yang memiliki izin dan wajib menaati segala ketentuan dan aturan khusus yang berlaku di masing-masing daya tarik wisata.

“Mudah-mudahan nanti, semuanya bisa membantu secara kerjasama dengan baik, atas turunnya edaran ini. Tabanan selain sebagai lumbung pangannya Bali tidak boleh melakukan pembiaran terhadap hal-hal yang kita ketahui," ujar dia.

"Sama-sama bergotong-royong mengamankan Tabanan terhadap wisatawan yang melanggar. Di samping itu juga kami berharap banyak wisatawan yang datang ke Tabanan tentunya dengan perilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku,” sambung Susila.

Kepala Dinas Pariwisata Tabanan, Anak Agung Ngurah Agung Satria Tenaya mengatakan, pengejawantahan surat edaran Wayan Koster ini sebagai komitmen penegakan hukum atas segala pelanggaran yang dilakukan warga negara asing di Bali, khususnya Tabanan.

“Kami juga menindak tegas terhadap segala jenis pelanggaran fatal, sesuai tindakan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai bagian dari tindak lanjut dan rencana aksi,” demikian ujar dia.

Sudah Tender

Sementara itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli berencana membangun fasilitas hiking (pendakian). Pembangunan fasilitas ini justru mencuat di tengah wacana larangan naik gunung dari Gubernur Bali, Wayan Koster.

Kepala Disparbud Bangli, I Wayan Sugiarta mengatakan, anggaran pembangunan fasilitas hiking dialokasikan sebesar Rp 4,9 miliar. Prosesnya saat ini sudah masuk ke tahap tender dan telah diikuti 26 peserta. Lokasi pembangunan fasilitas hiking ini berada di kaki Gunung Batur, Kintamani tepatnya di Toya Bungkah, Desa Batur Tengah.

Pembangunan fasilitas berupa gedung ini direncanakan berfungsi sebagai tempat kerja, ruang informasi dan wadah penempatan sarana hiking. "Jadi di sini menjadi pusat informasi tentang pendakian Gunung Batur dan kantor pengelola. Termasuk pos pengamatan Gunung Batur yang dimanfaatkan oleh pokdarwis dan BKSDA," jelasnya.

Ia menjelaskan, pembangunan meliputi bangunan Hiking Center, Bangunan Hikers Hut/Shelter, Perlengkapan Hiking, hingga Furniture Bangunan Hiking Center. "Sekarang masih tahap tender di Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Setda Bangli. Sesuai rencana tanggal 12 Juli sudah tanda tangan kontrak. Masa pengerjaannya selama lima bulan," jelas dia. (ang/mer)

Kadis: Proyek Harus Tetap Lanjut

Pembangunan fasilitas hiking di Bangli bertabrakan dengan wacana Gubernur Bali Wayan Koster yang melarang aktivitas pendakian bagi turis asing maupun domestik. Kepala Disparbud Bangli, I Wayan Sugiarta mengatakan pembangunan fasilitas hiking ini sejak lama dan sudah disetujui Pemerintah Pusat.

Terkait dengan larangan aktivitas pendakian, Sugiarta mengatakan hal tersebut masih berupa wacana dan belum menjadi sebuah regulasi atau aturan. "Apakah ini (larangan) akan terwujud atau tidak, ini kan masih dalam pembahasan dan sebagainya," demikian ucapnya.

Ia menegaskan pembangunan fasilitas hiking tetap harus berjalan sebab dana yang digunakan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan. Di sisi lain pihaknya juga telah meminta pendampingan dari kepolisian dan seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Bangli. (ang/mer)