Kisah Warga Jalan Kamboja di Cilacap yang Rusak Kini Diperbaiki Berkat Ganjar, Ungkap Terima Kasih

Seorang pemilik toko baju di bilangan Jalan Kamboja, Casiman, juga sangat bersyukur jalan di kampungnya kini sudah mulus.

Dia berharap, hal itu akan berdampak pada tokonya, sehingga semakin laris.

"Maunya ya jadi tambah konsumen, pembeli. Karena jalan sudah lebih baik daripada yang dulu. Yang dulu, kadang ada yang beli, kadang ada yang tidak. Mungkin juga karena jalan rusak (pembeli malas lewat). Sekarang jalan sudah bagus, mudah-mudahan pelanggan tambah," kata Casiman.

Kepala Dusun Kalisabuk Fathul Mujibri mengatakan, sudah lama warganya mengeluh terkait jalan yang rusak.

Bahkan warga juga sempat protes.

Setelah mendapat keluhan warga, pihaknya sebenarnya sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa agar secepatnya ditangani.

Pemdes juga sudah memberikan penanganan darurat meski tak maksimal.

"Semenjak ada kunjungan Gubernur, langsung bisa ditangani. Yang awalnya diperbaiki bulan Juni. Alhamdulillah, Mei akhir sudah bisa terealisasi dengan kondisi jalan yang sangat baik," jelasnya.

Kepala Desa Kalisabuk Ripan menjelaskan, pihak desa segera menindaklanjuti keluhan warga dan arahan gubernur ketika melintas di Jalan Kamboja.

Pihaknya belum melakukan penanganan jalan rusak akibat Pandemi Covid-19.

"Upaya kami sudah melakukan penutupan dengan crop (tambal). Sekitar ada lima dump truk. Karena belum terbangun, sehingga kondisi jalan tetap rusak dan sulit dilalui masyarakat. Khususnya pedagang, petani dan sebagainya," kata Ripan.

Kerusakan jalan itu sampai viral, hingga terdengar gubernur.

Ganjar pun menyempatkan meninjau lokasi dan memintanya segera menangani.

Pemdes pun mengerahkan anggaran dana desa bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk bersama menangani jalan rusak.

Di antaranya, PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk Pabrik Cilacap, Pabrik Semen Bima, dan Paguyuban Penambang Slamet Selatan.

"Alhamdulilah jalan telah terselesaikan. Kalau sumber anggaran yang kita lakukan, jumlah nilai dari PT SBI Rp 100 juta, dari pemerintah desa Rp 100 juta, yang lainnya (swadaya warga). Total menelan Rp 250 juta. Ada sumber daya masyarakat, juga bentuk tenaga dan lainnya," kata Ripan.

(*)