Moeldoko Bermanuver di Demokrat Tanpa Restu Jokowi? Ini Pernyataan Lengkap SBY

TRIBUN-BALI.COM - Manuver yang dilakukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Partai Demokrat dinilai sebagian publik mendapat restu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, posisi Moeldoko sebagai KSP memiliki ruang yang cukup dekat dengan Jokowi.

Saat ini kepengurusan Demokrat dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sedang digugat peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Namun, Presiden RI ke-6 dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono meyakini bahwa PK yang dilakukan Moeldoko tidak diketahui oleh Jokowi.

Baca juga: Gaya Beda Aldian Napitupulu, Bertemu Jokowi di Pasar, Ungkap 3 Ribu Mahasiswa Papua Terlantar

Keyakinan SBY ini berkaca dari pertemuan antara Ketua Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Bogor pada tahun 2021 lalu.

Pada saat itu, kata SBY, Jokowi menjelaskan tidak tahu menahu terkait PK Moeldoko soal kepengurusan Partai Demokrat tersebut.

"Saya sangat ingat apa yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Partai Demokrat di Istana Bogor, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB. Waktu itu Ketua Umum Partai Demokrat AHY diundang oleh Pak Jokowi ke Istana Bogor."

"Dengan didampingi oleh Mensesneg Pratikno, Pak Jokowi menjelaskan secara panjang lebar bahwa intinya beliau 'tidak tahu menahu' atas apa yang dilakukan Moeldoko," kata SBY dalam buku yang ditulisnya berjudul 'Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi dikutip, Selasa (27/6/2023).

Tak hanya dirinya, SBY mengatakan ketidaktahuan Jokowi terkait PK Moeldoko juga diyakini oleh Partai Demokrat.

Menurutnya, pandangannya ini berbeda dengan sejumlah pihak yang menyebut bahwa PK Moeldoko memperoleh restu dari Jokowi.

"Memang ini berbeda dari apa yang dibangun oleh Moeldoko dan para pelaku KLB, bahwa rencana pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah itu mendapatkan 'blessing' dari beliau."

"Sama halnya dengan komentar berbagai kalangan di dalam dan di luar negeri yang menyangsikan jika Pak Jokowi benar-benar tidak tahu."

"Tetapi, posisi Partai Demokrat, termasuk saya, tetap memercayai dan memegang apa yang disampaikan Pak Jokowi tersebut sebagai kebenaran," kata SBY.

SBY pun juga masih meyakini bahwa Mahkamah Agung (MA) juga akan adil dalam memproses PK Moeldoko.

Keyakinan SBY dilatarbelakangi dari proses pengadilan yang menurutnya telah MA lakukan dengan kredibel dan adil.