Koster Klarifikasi Defisit Keuangan Pemprov Rp 1,9 Triliun : Yang Bikin Salah Aljabar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Setelah keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dikabarkan ambruk karena alami defisit hingga Rp 1,9 triliun, Gubernur Bali, Wayan Koster buka suara.

Melalui Rapat Paripurna DPRD ke-28, Senin 17 Juli 2023 Koster menyampaikan postur APBD Bali Tahun 2023.

Selain karena pemberitaan media isu keuangan Pemprov Bali alami defisit Rp 1,9 triliun terdapat juga pandangan fraksi DPRD Bali terkait hal tersebut. 

“Izinkan saya menyampaikan mengenai postur APBD Bali Tahun 2023 tolong didengar dan dicatat dengan baik agar tidak salah mencatat dan mendengar, terutama kawan-kawan media,” jelasnya. 

APBD Bali pada Tahun 2023, berisi target pendapatan daerah sebesar Rp 6,9 Triliun, terdiri dan bersumber dari pendapatan asli daerah Rp 4,7 triliun dana transfer dari pusat 2,1 triliun.

Belanja daerah ditetapkan Rp 7,9 triliun atau tepatnya Rp 7,88 triliun ada belanja operasi Rp 4,5 triliun, belanja modal Rp 1,4 triliun, belanja transfer ke Kabupaten Kota Rp 1,9 triliun dan yang lain-lain. 

Dari struktur pendapatan daerah Rp 6,9 triliun dan belanja daerah Rp 7,9 triliun terdapat perencanaan defisit Rp 1,0 triliun ini untuk menyusun agar neracanya seimbang.

Sementara itu perkiraan realisasinya pendapatan asli daerah targetnya Rp 4,7 triliun sampai tanggal 14 Juli realisasinya sudah mencapai Rp 2,388 triliun atau sekitar Rp 2,4 triliun atau jika dipersenkan sudah lebih dari 50 persen.

Baca juga: Kunci Jawaban Matematika Kelas 8 Semester 1 Halaman 56 57: Menentukan Posisi Titik Koordinat

“Pendapatan yang terbesar adalah dari pajak kendaraan bermotor yang realisasinya sudah mencapai 57 persen, dan beabalik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan yang baru itu mencapai 96 persen. Ini menunjukan perekonomian Bali sudah pulih karena makin banyak orang beli mobil,” imbuhnya. 

Sementara pendapatan harian dari Bulan Januari-Juni itu perhari Rp 14,5 Miliar kemudian naik pada Bulan Juli menjadi Rp 16 Miliar perhari.

Kalau dihitung sampai 14 Juli kita masih punya waktu Agustus-Desember 5 bulan dikali 30 hari rata-rata 150 hari ditambah 16 hari bulan Juli jadi 166 hari.

Selama 166 hari jika asumsinya mengalami stagnan pendapatnya perhari Rp 16 Miliar dikatakan Koster akan berpotensi mendapatkan Rp 2,6 triliun.

Perhari ini Bali sudah mendapatkan hampir Rp 2,4 triliun ditambah Rp 2,6 ttiliun itu berpotensi mencapai Rp 5 triliun artinya melebihi target dari Rp 4,7 triliun.

Ini baru bersumber dari PKB dan BBNKB belum bersumber dari yang lain.

Pendapatan dari dana transfer Rp 2,1 trilun dari APBN dikatakan Koster pasti akan teralisasi. 

“Jangankan sekarang Pandemi Covid-19 2020, 2021, 2022 selalu realisasinya 100 persen dari APBN apalagi sekarang ekonominya makin membaik jadi Rp 2,1 triliun pasti teralisasi. Kalau Rp 4,7 teralisasi karena situasi membaik kalau dihitung stagnan saja dari Juli sampai Desember Rp 16 Miliar sehari kita sudah melebihi Rp 4,7 triliun dan saya pstikan tidak akan stagnan karena tren nya naik dari Juli-Desember,” paparnya. 

Namun ia pun menyiapkan kemungkinan terburuk jika angkanya stagnan di Rp 16 miliar perhari lalu kalikan 166 hari menjadi Rp 2,6 triliun.

Jadi total pendapatan Bali itu perkiraannya antara Rp 4,6-4,7 triliun terburuk pendapatan asli daerah dan dari APBN Rp 2,1 triliun sehingga total minimum Rp 6,7-6,8 triliun.

Sedangkan jika bersumber dari pendapatannya PKB dan BBNKB, Koster sudah hitung dengan detail potensinya adalah melebihi target dari Rp 4,7 triliun. 

“Namun kita hitung yang buruknya dulu kira-kira dapat Rp 4,6-4,7 triliun belanja yang besarnya Rp 7,9 triliun kita tidak pernah realisasikan belanja 100 persen ada yang tidak terpenuhi, ada juga yang situasi lapangannya tidak memungkinkan,” tandasnya. 

Secara empiris realisasi belanja Bali perkiraannya 90-95 persen tertinggi 95 persen lalu dikalikan Rp 7,9 triliun.

Jika realisasi 90 persen berarti itu sekitar Rp 7,1 triliun menurun dari rencana Rp 7,9 triliun atau kalau mau diambil tertinggi 95 persen realisasinya Rp 7,5 triliun.

Bandingkan sekarang pendapatan Rp 6,8 triliun dan realisasi belanja riil Rp 7,5 triliun, artinya defisit itu minimum Rp 300-700 miliar jadi bukan lagi 1 triliun apalagi 1,9 triliun. 

“Jadi defisit 1,9 triliun itu salah aljabar yang bikin aljabarnya tidak lengkap kalau defisit 300-700 miliar saya punya skema untuk menyelesaikan,” kata dia. 

“Pertama ada badan layanan umum daerah (blud) RS Mata Bali Mandara kalau kepepet kita pakai untuk menutup defisit. Kemudian kita bisa mengefisiensi belanja yang non prioritas bisa kita kurangi  Jadi pda bulan Desember pasti klop saya pastikan klop. Di Pandemi 2 tahun bisa mengelola viskal dengan cermat apalagi sekarang situasinya sudah sangat sehat astungkara, tidak akan ada defisit 1,9 triliun. Yang bikin salah aljabar itu,” imbuhnya. (*)