Pilot Susi Air Disandera KKB Papua 5 Bulan, Pangdam Cendrawasih Sebut Philip Mark Merthens Tak Stres

TRIBUN-BALI.COM - Hingga saat ini TNI Polri belum berhasil membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merthens, dia telah menjadi sandera KKB Papua selama lima bulan.

Pilot Susi Air itu telah menjadi tawanan Egianus Kogoya sejak Februari 2023.

Terkait kondisi sandera, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan menyebut, berdasarkan foto yang diterimanya, Merthens dalam kondisi baik dan tampak berpakaian rapi.

"Ini dibuktikan dengan foto-foto yang beredar dimana, sang pilot tampak sehat, pakaiannya juga ganti-ganti dan rapi," katanya dikutip dari Tribun Papua, Kamis (20/7/2023).

Baca juga: Terkait Permintaan Uang Tebusan Rp5 M oleh KKB Papua, Egianus Membantah: Saya Tak Pernah Minta Itu

Kendati demikian, Izak mengungkapkan bahwa pilot kelahiran Selandia Baru itu hanya jenuh lantaran disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya.

"Mukanya tidak stres, hanya bosan saja. Hanya matanya, mata bosan. Jadi tidak ada masalah dengan pilot ini," jelasnya.

Izak pun mengklaim dengan kondisi Phillip yang seperti itu, Egianus Kogoya dianggapnya telah menjaga dengan baik.

Baca juga: Tim Gabungan Gerebek Markas KKB Papua, Barang Bukti Beberapa Senjata Api dan Bendera Diamankan

"Egianus menjaganya dengan baik, sehingga tampak sehat," katanya.

Panglima TNI Enggan Pakai Cara Militer, Tetap Kedepankan Negosiasi

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengungkapkan pembebasan Phillip Merhtens tetap menggunakan cara negosiasi.

Dirinya menyebut negosiasi dengan KKB masih sanggup dilakukan oleh Pj Bupati Nduga.

"Pj Bupati Nduga masih sanggup dan beliau saat ini masih melakukan negosiasi, kita tunggu, karena memang Pak Bupati meminta kami melalui Pangdam, 'tolong TNI, kami dulu yang melaksanakan negosiasi," kata Yudo seusai pelatihan bersama di Bandung pada Senin (17/7/2023) dikutip dari YouTube Kompas TV.

Yudo mengaku enggan untuk melakukan pendekatan militer untuk membebaskan Philip.

Ia menganggap, jika cara itu tetap dilakukan, maka masyarakat yang akan menjadi korban.

"Nanti dampaknya bakal jadi kerugian yang besar khususnya masyarakat, korbannya pasti masyarakat. Sayat tidak mau seperti itu, kalau masih ada cara lain yang damai, kita prioritaskan secara damai," ujarnya.