VIRAL Vila Langgar Sempadan Tebing, Dewan Badung Minta Ini Pada Camat Hingga Kelihan Lebih Peka!

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Berita Viral! 

Keberadaan bangunan vila dan restoran yang diketahui bernama Morabito Art Cliff, membuat kaget Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya Komisi I dan II Badung.

Pasalnya banguan tersebut, jelas-jelas melanggar aturan dan dibangun di tanah yang bukan hak milik.

Mirisnya lagi, usaha vila dan restoran tersebut tidaklah baru, melainkan sudah ada sejak 20 tahun silam.

Waktu yang cukup lama, sangat disayangkan anggota dewan, karena minimnya pengawasan pemerintah di bawah.

Mestinya aparat desa lebih aktif, mengingat dewan mengetahui setelah ada laporan. Bahkan dewan meminta agar tidak ada pemikiran 'membangun dulu baru mengurus izin'.

Baca juga: Kapan Virus Rabies Mulai Masuk ke Bali? Dari Sini Riwayatnya, Wagub Cok Ace Beri Penjelasan

Baca juga: Jabatan Wagub 5 September Habis, Cok Ace Akan Kembali Menjadi Dosen di ISI Denpasar

Ketua Komisi II DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, mengku sangat menyayangkan adanya bangunan tersebut.

Kendati demikian, pihaknya memohon dan meminta tolong kepada para camat, perbekel dan lurah, hingga desa adat, agar senantiasa melakukan pengawasan dan memberikan informasi kepada pihaknya di dewan.

Ketika ada temuan hal-hal serupa, seperti bangunan-bangunan melanggar dan secara tanpa izin memanfaatkan aset-aset pemerintah kabupaten (pemkab) Badung harus dilaporkan. Sehingga terkesan ada pembiaran.

“Kami mengimbau sekaligus juga kepada penguasa-penguasa wilayah di bawah kabupaten, ada camat, perbekel/lurah, bendesa adat, hingga kelihan, untuk bekerjasama dengan kami di Pemkab Badung melakukan pengawasan di wilayah kita.

Jangan sampai kita di Kabupaten Badung yang begitu strategis, luar biasa, dan begitu cantiknya, dimanfaatkan oleh orang atau oknum-oknum lain," tegasnya Selasa 15 Agustus 2023.

Sebagai dewan, politisi asal Petang, Pelaga itu menginginkan agar potensi-potensi yang ada di Badung, dapat termanfaatkan dan terberdayakan seluas-luasnya untuk Pemkab Badung dan masyarakat Badung itu sendiri.

Sehingga jangan sampai dimanfaatkan, oleh oknum ataupun oleh pihak-pihak luar yang tidak mempunyai kewenangan.

"Kita di DPRD, pengawasan kita kan tidak mungkin setiap hari bisa ke sini. Yang setiap hari di sini, kan para pejabat-pejabat kita yang di daerah sini. Makanya kami memohon kepada mereka untuk melakukan kerjasama dengan kita, untuk sama-sama melakukan pengawasan," ungkapnya.

Pihaknya di dewan, dipastikan akan menindaklanjuti hasil dari pengawasan dimaksud. Termasuk melalui pemanggilan, dan diskusi bersama anggota dewan dan bupati Badung.

"Kami akui, selama ini pengawasan memang masih lemah. Semua ini penting dilaporkan termasuk masyarakat bisa melaporkan, agar tidak indikasi aparat di bawah bermain," jelasnya.

Lebih lanjut ajik lanang berharap tidak terjadi penyerobotan lahan di tempat lain. Sehingga tidak menyalahi aturan.

"Bagi pengusaha juga, harus teliti dan memastikan jika ingin berinvestasi. Sehingga tidak ada masalah dikemudian hari," imbuhnya. (*)