Lelang JPT di Pemkab Karangasem Masih Sepi Peminat

AMLAPURA, TRIBUN-BALI.COM - Lelang Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) di Lingkungan Pemda Karangasem masih sepi peminat.

Padahal lelang  jabatan rencananya tutup per 4 September 2023. Sedangkan pendaftaran sudah di buka, Senin, 21 Agustus 2023 lalu. 

Hinga kini belum ada pejabat yang mendaftar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelola Sumber Daya Manusia Karangasem, Komang Agus Sukasana, mengaku, sampai 31 Agustus 2023 belum ada pejabat mendaftar.

Kemungkinan pejabat masih mempersiapkan  persyaratan serta dokumen yang ditentukan.

Diantaranya surat keterangan dari kesehatan.

"Belum ada yang mendaftar sampai sekarang. Tapi infonya sudah ada yang akan daftar.  Mungkin  masih  siapkan  persyaratan, serta dokumen yang ditentukan. Seperti surat keterangan sehat, bebas narkoba, dan  lainnya,"ungkap Komang Agus Sukasana, Kamis, 31 Agustus 2023.

Mantan Camat Bebandem optimis ada pejabat yang ikuti lelang jabatan. Infonya ada pejabat eselon III A yang cari  keterangan kesehatan, bebas narkoba, serta mempersiapkan dokumen lain.

"Kalau seandainya tak ad yang daftar sampai batas waktu ditentukan, otomatis akan diperpanjang,"imbuh  Agus.

Ditambahkan, pendaftaran lelang jabatan dibuka selama 15 hari. Dari 21 Agustus 2023 sampai 4 September 2023.

Lelang dilaksanakan  sesuai Undang - Undang serta rekomendasi Komisi ASN.

Lelang  jabatannya terbuka untuk siapapun, baik struktural maupun fungsional, asal memenuhi  persyaratan.

"Untuk panitia seleksi sudah disetujui Komisi ASN. Lelang jabatan bersifat promosi. Kemungkinan besar diikuti pejabat eselon III A, III B, dan pejabat fungsional yang memenuhi kriteria.  Persyaratan pendaftaran berupa syarat administratif dan akademik,"jelas Sukasana.

Setelah pendaftaran, nantinya akan dilakukan seleksi administrasi & penelusuran rekam jejak. Setelah itu dilaksanakan uji kompetensi, presentasi serta test wawancara.

Diperkirakan sebelum 2024  JPT di empat OPD yang kosong akan  didefinitifkan. 

Sehingga 4 OPD tidak  terjadi kekosongan cukup lama.

Untuk diketahui, kekosongan empat OPD hampir satu  tahun. OPD yang kosong adalah Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaker dan Trans), Dinas  Komunikasi  dan Informasi  (Diskominfo), & Dinas  Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar). Sementara diisi pelaksana tugas (Plt). (*)