Ternyata Banyak Villa dan Hotel di Karangasem Belum Mengantongi Izin

AMLAPURA,  TRIBUN-BALI.COM - Villa serta restaurant  yang  belum  memiliki izin lengkap (bodong) di Kabupaten Karangasem lumayan banyak.

Seperti belum mendapat izin operasional, serta izin mendirikan bangunan.

Ada juga jumlah kamar yang  melebihi  dari izin yang  telah  diusulkan pengusaha.

Wayan Sumatra, anggota DPRD Karangasem serta anggota Pansus Perizinan Pembangunan  Hotel di Kawasan Pariwisata, mengaku, banyak Villa dan Restaurant  belum miliki izin lengkap.

Kondisi ini tersebar di semua Kecamatan Karangasem.

Diantaranya di Kawasan Candidasa, Padang Bai, Amed, Tulamben, Sidemen.

"Saya dapat info, ternyata banyak  akomodasi pariwisata seperti restaurant dan hotel yang belum  melengkapi izinnya.  Tetapi  akomodasi  itu sudah operasi sampai sekarang. Untuk jumlah tidak tahu. Akomodasi yang belum miliki izin tersebar di semua  Kecamatan  di Kab. Karangasem,"katanya.

Banyaknya akomodasi pariwisata yang belum memiliki izin karena enggan mengurus.

Alasan pengusaha tak mengurusi karena ribetnya proses izin tahun sebelumnya.

Untuk sekarang, setelah ada UU Cipta Kerja, proses pengajuan izin sudah  gampang.

Pemerintah harus segera mendata dan cek hotel serta restaurant. 

"Banyak akomodasi pariwisata belum kantongi izin. Coba  bandingkan pendapatan daerah Karangasem sektor hotel & restaurant  dengan daerah  lain, masih  jauh. Padahal Karangasem banyak objek wisata,"kata Sumatra, politisi PDI Perjuangan asal dari Kec. Sidemen.

Pihaknya meminta Pemerintah Kab. Karangasem  segera jemput bola.

Sambangi hotel serta restaurant  yang  belum  memiliki izin.

"Sekarang proses izin mudah, cuma lewat OSS. Sekarang Pemda Karangasem harus jemput bola, memberikan layanan izin yang cepat. Sehingga PAD Karangasem naik,"tambahnya.

Ketua Pansus Perizinan Pembangunan  Hotel di Kawasan Pariwisata di Karangasem, Wayan Sunarta, utarakan hal sama.

Pemerintah harus  jemput bola  memberikan izin atau bantu carikan izin, sehingga bersangkutan miliki izin.

Dan bisa tingkatkan pendapat daerah  sektor hotel dan  restaurant di Bumi Lahar. 

Baca juga: Polisi akan Periksa Owner Ayu Terra Resort Ubud Besok Senin 11 September 2023 soal Kasus Lift Maut

"Terkait Villa dan Hotel yang tak berizin, hendaknya pemerintah menjemput bola atau bantu mencarikan izin. Sehingga bersangkutan memiliki izin. Dan ini akan berdampak pada  pendapatan daerah  sektor hotel restaurant,"harap Sunarta.

Data dihimpun Tribun Bali, target  pendapatan di Induk 2023 pada sektor hotel sebesar 17 milliar.

Sedangkan realisasi hingga Agustus 2023 capai 30 milliar lebih.

Untuk pajak  restaurant, target di  Induk 2023 sebesar 9.2 milliar lebih.

Sedangkan realisasinya sudah mencapai sekitar 14 milliar lebih sampai Agustus.

Asisten 1 Setda Karangasem, I Wayan Purna, mengatakan, pemerintah sudah menyarankan agar para pengusaha hotel dan restaurant untuk segera mengurus izin.

Mungkin dulu sulit dan ribet untuk mengurus izin.

Sekarang dengan adanya OSS, pengusaha lebih gampang mengurusnya. Tak ribet seperti sebelumnya.

Baca juga: 2.800 Orang Meriahkan Pawai Sepeda Onthel di Pantai Mertasari Denpasar, Gunakan Kostum Nusantara

"Dengan adanya OSS ini kan sudah gampang. Kalau dahulu ribet persyaratannya. Harus ada izin bangunannya. Sekarang dengan OSS, apabila KBLI yang diurusnya resiko  menengah  rendah otomatis izin akan keluar. Nanti perizinan yang lain menyesuaikan,"akui Purna.

Pemerintah bersama perizinan dan pariwisata akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait proses pencarian izin melalui OSS.

"Rekomendasi pansus rencananya segera kita tindak lanjuti. Dinas perizinan serta pariwisata akan melaksanakan pendataan, sosialisasi, serta jemput bola,"janji Wayan Purna.(*)