Program Santunan di Kabupaten Badung Dihentikan Sementara, Ini Alasan Bupati Giri Prasta

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Program santunan untuk masyarakat di Badung, Bali, sepertinya tinggal kenangan.

Pasalnya hingga mendekati akhir tahun, program tersebut belum juga ada titik terang.

Bahkan pemerintah setempat terus menyebutkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mengakibatkan program pro rakyat itu tidak bisa dilakukan kembali.

Dari halaman resmi akun media sosial Prokompim Badung diberitahukan kepada masyarakat Badung bahwa program santunan itu dihentikan sementara.

Baca juga: Musibah Longsor di Kemoning, Telan 3 Korban Jiwa, BPBD Bali Salurkan Santunan untuk Korban

Padahal sudah setahun lebih program itu tidak jalan.

Disebutkan, program Perlindungan Sosial kepada lansia di Kabupaten Badung, merupakan murni kebijakan politik anggaran Bupati Giri Prasta untuk mensejahterakan dan memberdayakan lansia di Kabupaten Badung yang telah mampu melewati Usia Harapan Hidup (74) tahun.

Lansia dengan batas umur tersebut yang sebelumnya diberikan santunan senilai 1 juta per orang.

Dari informasi yang didapat di Dinas Sosial Kabupaten Badung saat ini, ada 13 ribu lebih lansia yang berusia di atas 75 tahun di Kabupaten Badung.

Itu artinya ada 13 ribu lansia yang sampai saat ini tidak mendapat program yang di sebut-sebut kebijakan anggaran politik Giri Prasta.

"Jadi dalam SIPD tidak ada kode rekening untuk program perlindungan sosial kepada lansia," kata pegawai di Dinas Sosial Badung.

Pihaknya mengakui Bupati Giri Prasta untuk sementara menghentikan program tersebut sampai nanti ada regulasi yang memungkinkan program itu untuk bisa dilanjutkan kembali.

"Untuk lebih jelasnya coba langsung kepada Pak Kepala Dinas," ucapnya

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, Ketut Sudarsana belum bisa dikonfirmasi perihal tersebut.

Sebelumnya, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta mengaku masih mencari regulasi untuk program santunan itu.

"Kita masih berusaha carikan rumahnya, dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat," ujarnya Giri Prasta