1.035 Pegawai P3K dan Pejabat Gianyar Dilantik

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Bupati Gianyar, I Made Mahayastra melantik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang terdiri dari 843 orang guru dan 142 orang tenaga kesehatan (nakes) di Taman Maheswara Kantor Bupati Gianyar, Selasa 19 September 2023.

Selain P3K, juga dilakukan melakukan mutasi pada 11 jafung pengawas sekolah, 46 kepala sekolah, serta 39 jabatan struktural. Total ada 1.035 orang yang dilantik.

Bupati Mahayastra mengatakan, dari 1.035 orang yang dilantik, empat di antaranya merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama.

Yakni, Anak Agung Gde Agung yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Cokorda Gede Bagus Lesmana Trisnu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan.

Sementara I Gusti Agung Sri Widiawati yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Serta I Wayan Wirasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kini menjadi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Selain Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, juga dilakukan pengisian jabatan struktural baik jabatan administrator maupun jabatan pengawas serta PPPK guru dan tenaga kesehatan.

Dimana proses pengisian dilakukan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kompetensi dan juga kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan dilakukan mutasi ini, Bupati Mahayastra berpesan kepada seluruh pegawai di Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk bekerja dengan fokus, solid dan selalu meningkatkan koordinasi demi terciptanya masyarakat Gianyar yang aman dan sejahtera.

“Di hari terakhir saya bertugas, baik urusan pemerintahan maupun penataan organisasi saya menyiapkan mutasi maupun pengangkatan P3K. Karena yang namanya pemerintahan sama dengan organisasi yang lain yang selalu memerlukan penyegaran, memberikan apresiasi promosi kepada mereka yang berhasil, dan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak bisa melaksanakan tugas ataupun melanggar dari pada kode etik sebagai ASN maupun lainnya,” kata Bupati Mahayastra.

Diketahui, dalam pelantikan ini, Mahayasra menurunkan jabatan seorang oknum pejabat di BPBD Gianyar.

Dimana pasca diselidiki oleh Inspektorat Gianyar, oknum pejabat yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang (Kabid) tersebut, disinyalir menyalahi peraturan dalam melakukan tugas.

Karena itu  iapun diturunkan jabatannya menjadi setingkat kepala seksi (kasi). 

Mahayastra mengingatkan agar ASN mampu membangun kinerja yang produktif, efektif, efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi di era digital dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.