Pemprov Bali Tunggu Pemerintah Pusat,  Proyek Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk Mandek!

TRIBUN-BALI.COM  - Hingga kini keberlanjutan pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk di Bali masih belum jelas. Terkait masalah ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali masih menanti informasi selanjutnya dari pemerintah pusat.

“Itu kan sebenarnya tol itu kan proyek pusat. Jadi kalau kita kan kemarin tugas kita dari Pemprov Bali hanya sampai pada penetapan lokasi. Jadi pertama kita sudah melakukan sosialisasi. Sudah selesai. Penlok sudah ditetapkan. Kita kan sudah serahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan konsorsium,” kata Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Biro Pemkesra) Setda Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara, Selasa (3/10).

Sementara itu kelanjutan pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk ini selanjutnya sudah pada kewenangan pemerintah pusat bersama Swasta. Karena Pemprov Bali belum mendapatkan informasi terkait kelanjutan pembangunan tol, maka Sukra belum mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pembangunan tol ini. Sudah banyak pihak juga yang menanyakan ke Pemprov Bali terkait bagaimana kelanjutan pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk.

Baca juga: Nakes Mogok Kerja, Bentuk Protes Macetnya Pembayaran Jaspel, Lihadnyana Datangi RSUD Tangguwisia

Baca juga: PDAM Bangli Gelontorkan Anggaran Miliaran, Untuk Optimalisasi SPAM di Desa Peninjoan

“Kita juga banyak yang telepon dan jawaban kita normatif. Kita juga belum dapat penjelasan dari pusat. Tapi rencananya ini kan ada beberapa Kepala Desa yang menanyakan yakni Kumpulan Kepala Desa Tabanan, Jembrana dan Badung sempat berkumpul menanyakan masalah itu,” imbuhnya.

Untuk membahas bagaimana kelanjutan pembangunan tol ini, rencananya Pemprov Bali akan berkoordinasi dengan mengundang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Pusat, termasuk Kementerian PUPR untuk memberikan penjelasan. Sukra mengatakan, sebelumnya sudah ada groundbreaking untuk memulai pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk dan yang melakukan groundbreaking adalah Kementerian PUPR langsung di Pekutatan, beberapa waktu lalu.

Sehingga untuk pembangunan tol ini memang kewenangannya ada di pusat. Selain itu mengenai ganti rugi pembebasan lahan juga belum dilakukan karena belum ditetapkan nilai dari tanah warga yang akan digunakan untuk jalan Tol Mengwi-Gilimanuk.

“Belum, kan belum ada penilaian. Rencananya akan dinilai dulu tanah yang akan dibebaskan. Berapa nilainya, itu yang belum ada. Jadi belum ada kelanjutan yang baru dibebaskan tanah yang ada di Pekutatan milik Perusda. Jadi belum menjangkau ke tanah milik warga,” bebernya.

Namun untuk Feasibility Study (FS) pada Tol Mengwi-Gilimanuk sudah rampung dilakukan. Sebab itu Pemprov Bali sudah bisa melakukan sosialisasi kepada warga mengenai dampak dari adanya Tol Mengwi-Gilimanuk, baik secara ekonomi, teknis dan sosial. Hasil FS tersebut mengatakan Tol Mengwi-Gilimanuk dikatakan layak untuk dibangun. Dari segi ekonomi, dampak jalan Tol Mengwi-Gilimanuk ini dinilai akan lebih memberikan efisiensi waktu.

“Yang pasti kan jalan lancar. Kalau jalan sekarang milik Belanda cukup lama dibangun. Kalau ada kendaraan mogok di daerah Kerambitan (Tabanan), itu sudah berjam-jam jadi macet dan mengganggu siklus ekonomi. Pengiriman barang terhambat. Kalau ada jalan tol kan bisa lancar dari Gilimanuk-Mengwi bisa langsung sampai. Otomatis berpengaruh,” kata dia.

Baca juga: Naik 88,7 Persen Dibanding Tahun Lalu,  BPS Catat 522.141 Kunjungan Wisman ke Bali Agustus

Baca juga: Berawal dari Permasalahan Koperasi, 2 KK Kasepekang di Banjar Gelogor Carik Denpasar

Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk ini dapat memangkas waktu perjalanan dari Mengwi ke Gilimanuk yang mulanya 5-6 jam bisa menjadi hanya 2 jam. Sementara untuk target pembangunan seharusnya pada 2023 sudah dilakukan ganti rugi pembebasan lahan. Ganti rugi pembebasan lahan memerlukan waktu yang cukup lama sebab lahan yang akan dibebaskan cukup panjang yakni 96,8 kilometer atau 1.100 hektare.

“Jadi proses pembebasan lahan cukup lama makanya diadakan di 2023-2024 dan sudah akhir 2023 belum ada tanda-tanda ke arah itu. Seharusnya 2023 akhir Desember sudah selesai pembebasan lahan kalau mengacu ke planning yang ada dan 2024 sudah mulai fisik,” katanya.

Sebelumnya, Forum Perbekel dari tiga kabupaten, yakni Jembrana, Tabanan dan Badung akan meminta kejelasan terkait kelanjutan proyek Tol Gilimanuk-Mengwi. Saat ini mega proyek tersebut mangkrak. Forum Perbekel bersurat kepada Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya agar bisa bertemu.

Perbekel Desa Lalanglinggah, Nyoman Arnawa mengungkapkan, mereka sudah menggelar pertemuan, Sabtu (30/9). Pertemuan dihadiri oleh perwakilan Perbekel dari Tabanan, Badung dan Jembrana.

Dalam pertemuan itu, Forum Perbekel dari tiga kabupaten ini sepakat meminta kejelasan kelanjutan proyek tol Gilimanuk-Mengwi atau Tol Jagat Kerthi Bali. Langkah ini diambil karena ada keresahan dari masyarakat yang terdampak tol terkait kelanjutan proyek ini. (sar)