Pangdam IX/Udayana dan Kapolda Bali Kompak Serukan Deklarasi Damai Pemilu 2024

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi, S.I.P., M.Sc., bersama Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kd Putra Narendra, S.I.K., M.Si., kompak menyerukan Deklarasi Pemilu Damai di Gedung PRG, Mapolda Bali, Denpasar, Bali, Selasa 3 Oktober 2023.

Deklarasi Pemilu Damai ditandai dengan kesepakatan mengucapkan deklarasi tentang pemilu yang bersih, aman, damai, kondusif, dan berintegritas guna mewujudkan demokrasi yang bermartabat.

Selain itu juga dilakukan doa bersama lintas agama yang dipanjatkan masing-masing pemuka agama yang mendoakan agar TNI-Polri dan seluruh Instansi terkait dapat menjalankan tugas dengan baik dan lancar.

Kapolda Bali mengatakan doa lintas agama ini selain bertujuan menjelang Pemilu juga untuk meminta keselamatan dan kelancaran dalam bertugas serta berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas.

Baca juga: Polda Bali Gelar Latihan Sispamkota, Persiapan Hadapi Situasi Tahapan Pemilu 2024

"Kegiatan Deklarasi Pemilu Damai yang dalam rangkaiannya berisi doa bersama ini bertujuan untuk kelancaran dalam Pemilu, selain itu juga meminta keselamatan dan kelancaran dalam bertugas serta berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.

Dari sisi pengamanan, sebelumnya sebanyak 450 orang personel Polda Bali dari berbagai unsur mengikuti latihan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dengan simulasi – simulasi peristiwa, di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, pada Senin 2 Oktober 2023.

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kapolda Bali, Irjen. Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra, S.I.K., M.Si., Forkopimda Provinsi Bali dan Seluruh Pejabat Utama Polda Bali ini mengusung tema “Melalui Pelatihan Sispamokta 2023 Polda Bali Beserta Jajarannya Siap Mengamankan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2023-2024, Guna Mewujudkan Situasi Kamtibmas yang Aman dan Kondusif”.

Pada simulasi Sispamkota tersebut, menunjukkan beberapa adegan pengamanan seperti pengamanan kampanye, penjagaan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) jika ada terjadi kericuhan, pengamanan aksi unjuk rasa, penanganan aksi terorisme, penangkapan, penyanderaan, serta penjarahan.

Adapun macam dan metode latihan yang dijalankan berupa latihan teknis dan taktis, lalu metode cermah, diskusi dan simulasi dengan sift latihan satu pihak dikendalikan

“Dengan kegiatan ini kami menunjukkan bahwa Polri yang nantinya berkolaborasi dengan TNI dan seluruh stakeholder, siap melaksanakan kegiatan pengamanan tahapan Pemilu di tahun 2024 mendatang,” ujar Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi, S.I.P., M.Sc., menegaskan sanksi hukuman siap menanti untuk prajurit yang melanggar netralitas saat masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pangdam IX/Udayana menegaskan, bahwa TNI wajib bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Pelanggaran netralitas TNI yang dilakukan oleh anggota TNI aktif dapat dijerat Undang-Undang Pemilu, Sanksi Disiplin Militer dan Pidana Militer maupun Pidana Umum.

Dikatakan dia, tidak ada anggota TNI yang kebal hukum, apapun pangkatnya.

"Saya harapkan para Komandan Satuan adakan Jam Komandan untuk menjelaskan netralitas itu, sehingga tidak ada anggota di lapangan yang salah bertindak," ujar Mayjen TNI Harfendi