PPK Diminta Siapkan Gudang Logistik Layak Pakai

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Buleleng diminta untuk mempersiapkan gudang logistik yang memadai untuk Pemilu 2024 mendatang. Persiapan gudang ini dilakukan agar kasus terlambatnya pendistribusian surat suara yang terjadi pada 2019 lalu tidak lagi terjadi.

Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, gudang logistik yang disiapkan harus layak pakai dan disesuaikan dengan kapasitas  logistik yang ada di masing-masing PPK.

Hal ini dilakukan lantaran lantaran logistik pada Pemilu kali ini akan digunakan sampai akhir 2024, sehingga logistik tentunya akan disimpan dalam waktu yang cukup lama di gudang.

Lidartawan juga meminta gudang logistik harus dilengkapi dengan denah atau peta lokasi yang menjelaskan terkait dimana bagian penerimaan, bagian pengisian dan pengangkutan.

"Peta lokasi gudang wajib dibuat, biar jelas semua. Makanya kami minta KPU Kabupaten/Kota harus bersinergi dengan stakeholder untuk mempersiapkan ini sehingga Pemilu 2024 bisa berjalan sukses,” kata Lidartawan saat memantau gudang logistik yang disiapkan KPU Buleleng Jumat, 20 Oktober 2023.

Selain itu Lidartawan juga meminta seluruh PPK mengerti tentang manajemen logistik.

Sebab keamanan logistik merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu.

Untuk itu dalam pengelolaannya, penyelenggara dituntut untuk bekerja akurat dan teliti serta berpedoman pada empat pilar dalam pengelolaan logistik Pemilu, yaitu tepat jenis, tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.

Sementara terkait gudang logistik pusat yang disiapkan oleh Sekretariat KPU Buleleng di wilayah Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng dikatakan Lidartawan sudah cukup baik.

Terbukti dengan sudah terbaginya bilik suara per TPS setelah datangnya logistik, sehingga memudahkan dalam pendistribusian lebih lanjut.

Ke depan ia meminta Sekretariat KPU Buleleng membuat denah gudang juga melakukan perekrutan penjaga gudang serta dilengkapi dengan CCTV yang terhubung ke KPU Bali dan pihak kepolisian.

Dirinya pun berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 khususnya di Buleleng dapat berjalan dengan baik bila dibandingkan dengan tahun 2019 lalu.

"Masalah 2019  itu lebih banyak karena manajemen Sekretariat KPU Buleleng pada waktu itu kurang bagus. Beberapa kali dipantau dan diingatkan, namun programnya tidak dijalankan. Bahkan sampai akhirnya disidang ke DKPP dan diberhentikan secara tidak hormat,” tandasnya. (*)