Gibran Cium Tangan Tokoh Golkar, Terima Surat Dukungan Jadi Cawapres di Rapimnas

Apalagi, Golkar sebelumnya mendukung Ketum Golkar Airlangga Hartarto menjadi capres ataupun cawapres.

“Pembukaan rapimnas di mana keputusan Golkar untuk mencalonkan saya di sini sebagai capres dan mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, ini keputusan Golkar ya. Ini saya anggap suatu keputusan yang sangat luar biasa, sangat berjiwa besar karena Golkar rapimnasnya tadinya mencalonkan Pak Airlangga sebagai capres atau cawapres,” sambungnya.

Eks Danjen Kopassus itu menyatakan, Partai Golkar justru memilih melepaskan kepentingan partai untuk kepentingan yang lebih besar dengan memilih Gibran.

“Tapi Golkar melepas kepentingan partai, golongan, demi kepentingan yang lebih besar, tentunya ini kehormatan, saya terima,” katanya.

Prabowo menambahkan nantinya usulan Rapimnas Golkar bakal dibawa ke dalam forum ketua umum koalisi Indonesia maju.

Setelah itu, mereka bakal memutuskan apakah menerima atau tidak usulan tersebut.

“Kami KIM terdiri dari sekarang 8 partai, 4 partai parlementer dan 4 partai non parlemen, tapi juga punya akar. Jadi biasanya kita akan rapat, musyawarah, dan nanti kita umumkan keputusan kita bersama. Tentunya usul ini akan kita bawa ke forum Ketua Umum partai,” katanya.

Di sisi lain, dia menyatakan bahwa pihaknya segera melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

“Secepat-cepatnya (ketemu Jokowi dan Gibran),” katanya. (Tribun Network/Yuda)

PDIP Bali: Diproses Sesuai AD/ART

MENANGGAPI keputusan Partai Golkar yang menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres mendampingi Prabowo Subianto, Bendahara DPD PDIP Bali Dewa Made Mahayadnya mengatakan, pihaknya tetap fokus untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.

Pasalnya, urusan Gibran yang adalah kader PDI Perjuangan namun menyeberang ke koalisi lain, itu menjadi wewenang penuh dari DPP PDI Perjuangan.

“Bicara Bali, kami serius dan fokus untuk berkonsolidasi memenangkan Ganjar-Mahfud. Kami menyerahkan sepenuhnya keputusan DPP tentang kader yang bereaksi atau melakukan gerakan atau manuver yang menurut pandangan mereka itu benar atau menguntungkan dirinya. Itu sepenuhnya kewenangan DPP,” ungkapnya saat dihubungi Tribun Bali, Sabtu 21 Oktober 2023.

Disinggung soal mekanisme partai, Mahayadnya yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali itu menerangkan PDIP memiliki Dewan Kehormatan.

“Tentu ada Dewan Kehormatan di partai. Nanti silakan Dewan Kehormatan yang punya urusan itu,” imbuhnya.