Gelar Sarasehan Dengan Media Massa, Pusterad Soroti Polarisasi Masyarakat Dalam Pemilu 2024

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat melaksanakan Sarasehan dengan Media Massa di Gedung Candraca Group 3 Kopassus Cijantung Jakarta Timur, pada Senin 23 Oktober 2023.

Pada kegiatan sarasehan kali ini Pusterad bersama Kominfo dan Dewan pers membahas tema “Strategi Komunikasi Dalam Menghadapi Pemilu 2024 di Tengah Polarisasi Masyarakat”.

Acara sarasehan Pusterad ini dihadiri 4 Kodam (Komando Daerah Militer) jajaran TNI AD yakni Kodam II/ Sriwijaya, Kodam VI/Mulawarman, Kodam Jayakarta dan Kodam IX/Udayana.

Dalam sambutannya, Komandan Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat , Letnan Jenderal TNI Teguh Muji Angkasa SE, MM mengatakan, bahwa dalam perjalanan Pemilu di Indonesia, rawan timbulnya konflik sosial antara lain disebabkan adanya polarisasi yang terjadi ditengah Masyarakat. 

Pada tahun 2024 menjadi pemilu yang keenam bagi warga Indonesia untuk pemilihan presiden secara langsung.

“Negara Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum pada tahun 2024. Pesta Demokrasi lima tahunan ini akan menjadi tolak ukur pelaksanaan  demokrasi berjalan dengan baik,” kata Danpusterad. 

Letjen TNI Teguh menyinggung mengenai polarisasi atau perbedaan pandangan politik masyarakat dalam keberpihakan, kepercayaan maupun kebijakan yang disebabkan masih adanya kepentingan-kepentingan elite politik atau kandidat dalam mengunakan kata-kata atau diksi saat penyampaian visi dan misi mereka. 
 
“Jelang Pemilu serentak yang dilaksanakan 2024 mendatang menjadi perhatian yang besar bagi TNI AD bersama -sama Polri untuk menjaga agar pelaksanaan Pemilu berjalan dengan aman, lancar dan kondusif,” tuturnya. 

Ditegaskannya bahwa TNI bersikap netral dalam Pemilu yaitu Prajurit tidak boleh memihak atau mendukung parpol serta pasangan calon dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Sementara itu, untuk menjaga situasi yang kondusif menurutnya diperlukan peranan media massa dalam menjaga Stabilitas Keamanan sebelum dan pasca Pemilu. 

“Ditengah derasnya perkembangan informasi dan teknologi terutama pada situasi Politik yang mulai menghangat karena berlangsungnya Pesta Demokrasi,” ujarnya.

“Karena media massa adalah sumber informasi yang sangat penting sebagai sarana dalam interaksi dikalangan masyarakat, jaga stabilitas dan kondusifitas, jangan diadu domba, menjaga kesepahaman ini penting," imbuhnya. 

Baca juga: Seminar Tindak Lanjut Pelatihan Pendidikan Lingkungan di Jepang untuk Kab. Tabanan

Lanjut Danpusterad, kecepatan informasi yang didukung perkembangan teknologi merupakan kebutuhan keseharian dalam kehidupan sosial masyarakat yang dapat dikonsumsi dalam bentuk berita baik cetak,elektronik maupun online.

“Melalui pemberitaan yang tepat dan akurat dapat dijadikan masukan dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan pengetahuan masyarakat dan membangun karakter bangsa,”  paparnya. 

“Kewajiban kita memberikan edukasi dan proaktif mengajak masyarakat agar tetap cerdas dalam memanfaatkan media massa,”  sambung dia.

Pihaknya berharap, masyarakat lebih selektif dalam mengkonsumsi berita dan informasi yang diterima. 

Pesta Demokrasi agar dapat dilaksanakan dengan aman, damai dan lancar serta dapat meng-eliminir perpecahan akibat polarisasi yang timbul demi tegaknya Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 

Pada tahapan Pesta Demokrasi,TNI AD melalui unsur satuan Komando Kewilayahan senantiasa bersinergi dengan media massa.

“Untuk dapat menyajikan berita dan informasi yang beredar pada prinsip kontruksif, realita dan fakta dan berpedoman pada tujuan untuk menjaga keutuhan Persatuan dan Kesatuan Bangsa," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Budi Arie Setadi Ssos Msi mengatakan, seiring munculnya capres dan cawapres berbagai narasi  politik sudah beredar, kondisi ini membawa tantangan sehingga perlu ada perhatian mengingat ada potensi  yang menimbulkan masalah bisa terjadi.

“Kekacauan informasi mengancam persatuan kesatuan bangsa, yang patut diwaspadai ada 3 hal, Misinformasi, Disinformasi dan Mal-informasi, yang isinya berupa, hoaks, fitnah, ujaran kebencian yang menjadi potensi munculnya kerawanan sosial,” ujarnya.

Kominfo pun gencar menyampaikan pesan Pemilu Damai 2024 untuk mengantisipasi Polarisasi hingga hoaks sehingga menjaga ruang digital tetap damai, serta kolaborasi untuk pemilu damai dengan Google dan Meta Platform, TNI serta Media Massa. 

“Meta Platform membangun narasi positif yang memperkuat integrasi bangsa, sinergi dengan Babinsa  untuk sosialisasi pemilu damai 2024  dan menjaga kondisi yang kondusif di masyarakat, dan media masaa untuk produksi  informasi terkait kepemiluan dengan citra positif,” jelasnya. 

Kominfo juga melaksanakan Patroli Cyber dan Satgas Pemilu untuk mendeteksi, memfilter dan mengeksekusi situs - situs terutama yang menyebar hoaks, fitnah dan ujaran kebencian.

“273 situs radikalisme dan intoleransime sudah kami  takedown sesuai permintaan Panglima TNI hasil input kepala BAIS, kami almarhumkan dengan segera, karena telah memecahbelah,” ujar dia.

“Indikator negara maju adalah karena persatuan nasional, seperti Jepang, Amerika, negara-negara di Eropa, dan 2045 Indonesia siap menjadi negara maju,  munculkan gagasan dan ide yang positif,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pers DR Ninik Rahayu SH, MS menyampaikan tentang pencegahan pelanggaran dan formulasi pengawasan media di masa tahapan kampanye dan Pemilu Serentak 2024.

“Penting membangun komunikasi yang efektif dan efisien sekaligus bisa memenuhi kebutuhan publik dalam melaksanakan pesta demokrasi,” ujar Ninik.

Dia menjelaskan, Pemilu adalah proses perebutan kepemimpinan secara legal, sarana kedaulatan rakyat, dan sarana membentuk pemerintah baru. 

Ketua Dewan Pers menyampaikan titik-titik kritis berada di tiga ranah yakni Pra Pemilu, selama Pemilu dan pasca Pemilu.

“Politik uang, hoaks, netralitas ASN, TNI, Polri, yang menjadi titik kritis media. Media tidak sekedar  menyampaikan informasi, tapi pilar keempat demokrasi, media menentukan, bukan jadi corong saja,” tuturnya.

“Pers harus berimbang, mengawasi proses Pemilu, eksistensi pers sebagai four state, jangan orang media jadi tim sukses, harus independen, jangan dimanfaatkan untuk memobilisasi masyarakat terafiliasi partai politik, kelompok, golongan tertentu, yang boleh adalah mengundang masyarakat untuk partisipasi, menghasilkan bangsa yang bermartabat," pungkasnya. (*)