Pungli di Fast Track Imigrasi Buat Citra Buruk Pariwisata Bali, Sekda: Jangan Dijadikan Kesempatan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tanggapi kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di Fast Track Imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Indra mengatakan maksud dibuatnya fastrack itu merupakan sesuatu yang baik. 

“Itu kan untuk mengurai kemacetan kita kan tahu pada jam-jam tertentu misalnya sore hari itu kan arrival international flight itu kan banyak sekali,”

“Sehingga bebas ke antrian panjang imigrasi maka untuk person-person tertentu seperti VVIP, VIP kan tidak ikut dalam antrian rombongan yang panjang itu maka dibuatkan jalur khusus,” kata, Dewa Indra di DPRD Bali, Kamis 16 November 2023. 

Baca juga: Wujud Nyata Akuakultur Berkelanjutan, STP Lakukan Penanaman 200 Bibit Terumbu Karang di Bali

Lebih lanjutnya ia memberikan contoh misalnya ada kepala pemerintahan dari negara lain datang ke Bali tidak mungkin akan ikut antri biasa saat berada di Bandara, maka dibuatkan lah fast track. 

Namun jika ada penyimpangan soal lain itu yang harus ditertibkan tetapi fastrack sendiri itu kan maksudnya baik agar yang datang ke Bali dari VVIP dari VIP dan juga tamu-tamu penting lainnya bisa melakukan pemeriksaan imigrasi secara cepat.

Jika ada penyimpangan pungutan diluar resmi itu namanya penyimpangan jadi silahkan aparat penegak hukum yang menindaklanjuti. 

Pemprov Bali pun mengapresiasi layanan Imigrasi untuk memperlancar layanan Imigrasi di Bandara. 

Baca juga: Tak Hanya Baleganjur, Lomba Tari Antar Sanggar Juga Digelar Pada Festival Seni Budaya di Badung

“Apa yang dilakukan APH (aparat penegak hukum) kan untuk menertibkan,”

“Supaya layanan itu digunakan dengan baik jangan disalahgunakan, jangan dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi,”

“Jadi kita berterima kasih APH untuk menertibkan,” bebernya. 

“Bisa (memperburuk citra pariwisata Bali) maka dari itu kami berterima kasih kepada pihak yang menertibkan,”

“APH juga kan niatnya baik, aph kan tidak menyalahi keberadaan fast track tapi kan kok ada penyimpangan disitu,” tutupnya. (*)