Dewan DPRD Bangli Targetkan Pembahasan Dua Ranperda Tuntas Dalam Sepekan 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) diajukan eksekutif saat sidang paripurna DPRD Bangli, Senin (20/11/2023). 

Dua Ranperda yang diajukan, yakni Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak dan Ranperda tentang Pengarustamaan Gender. 

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada didampingi Wakil Ketua Komang Carles. Sementara dari eksekutif dihadiri Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bangli dan instansi terkait lainnya. 

Ditemui usai memimpin sidang, Wakil Ketua DPRD Bangli Nyoman Budiada menegaskan komitmennya untuk segera melakukan pembahasan kedua ranperda tersebut.  

Baca juga: Update Terbaru: Gede Dana, Sopir Mini Bus, Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka

Bahkan ditargetkan, pembahasan dua Ranperda bisa tuntas pekan depan. 

Sebab, menurut politisi Partai Golkar asal Desa Satra, Kintamani ini, dua Ranperda tersebut mempunyai fungsi penting. 

"Anak merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia yang tidak ternilai harganya,”

“Sebagai generasi muda yang akan menerima dan melanjutkan pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional,”

“Oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus menjamin keberadaan anak-anak Indonesia dalam kebutuhan sosial, mental, maupun kebutuhan pertumbuhan atau perkembangan fisik anak," ujarnya.

Baca juga: TikTok Shop Akan Beroperasi Lagi di Indonesia, MenKopUKM: Silahkan Asal Ikuti Regulasi Kita

Sedangkan terkait Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender, lanjutnya, merupakan suatu strategi yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan dan kepastian hukum pengarusutamaan gender dalam pembangunan. 

Sehingga perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada semua perangkat daerah dan lembaga non pemerintah. 

"Dalam hal ini perlu dilakukan upaya dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang dalam pembangunan,”

“Seperti hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pertahanan keamanan,”

“Yang perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program pemerintah daerah," kata dia.

Tindak lanjut dari itu, sambung Budiada, sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bangli, agenda pembahasan telah disusun. 

Baca juga: Penumpang KMP Rama Giri Nusa Geger Setelah Ditemukan Penumpang Tergeletak di Dek Kapal

Dua Ranperda yang diajukan eksekutif paling lambat akan diselesaikan tanggal 27 November. Untuk pembahasannya sendiri dinilai tidak terlalu sulit. 

Sebab, tidak banyak terjadi perubahan dengan perda sebelumnya. 

"Dua Ranperda ini adalah perbaikan dari Perda tahun 2018. Tidak banyak terjadi perubahan pasal-pasal, sehingga kita optimis bisa selesai tepat waktu," ungkapnya. 

Sementara Wabup Wayan Diar saat membacakan pidato pengantar Bupati Bangli menjelaskan Ranperda Kabupaten Layak Anak merupakan salah satu kebijakan daerah untuk peningkatan nilai Kabupaten Layak Anak dan tentunya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bangli. 

Lanjut Diar, sejatinya Kabupaten Bangli telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. 

"Namun Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali," ungkapnya. 

Mengenai Raperda tentang Pengarustamaan Gender, merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. 

Pengarustamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia. 

"Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender ini diperlukan sebagai landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan," jelasnya. (mer)