Wapres Ma’ruf Amin : Aspek Pelayanan Publik Merupakan Inti dari Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyerahkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), serta Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2023.

Penghargaan untuk pemerintah daerah yang memperoleh nilai AKIP AA dan A tahun 2023 diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin, pada Rabu 6 Desember 2023, di BNDCC Kawasan Pariwisata The Nusa Dua, Badung, Bali.

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan memasuki tahun 2024, kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah berjalan di koridor yang tepat. 

"Kita harapkan hal ini semakin mendekatkan kita pada cita-cita menuju birokrasi berkelas dunia.  
Alhamdulillah, menjelang dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi, kini sudah banyak perubahan yang berarti," ujar Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya.

Persentase Instansi Pemerintah yang mencapai Nilai Indeks RB dan Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan kategori “Baik” ke atas semakin meningkat.

Begitu pula dengan jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di sektor-sektor strategis.

"Menjadi kebanggaan pula, bahwa peningkatan kualitas birokrasi kita mendapat penilaian positif dari lembaga internasional. Bank Dunia dalam rilis Worldwide Governance Indicators (WGI) menempatkan Indonesia di posisi ke-73 dari 214 negara," ungkap Wapres.

Indeks Efektivitas Pemerintahan Indonesia yang semula 64,76 tahun 2022, berhasil naik menjadi 66,04 di tahun 2023. 

Sejumlah capaian tersebut menurut Wapres Ma'ruf Amin hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah. 

Baca juga: Kelurahan Kapal Jadi Sasaran Disdukcapil Badung Untuk Laksanakan Jemput Bola KTP-El

Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif, dan serentak, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah.

Saat ini, implementasi RB di tingkat pemerintah kabupaten/kota masih menuntut upaya kita bersama.

Data dari KemenPAN-RB mencatat kurang lebih 32 persen, atau 166 dari 508 pemerintah kabupaten/kota yang telah mendapat nilai indeks RB dalam kategori “Baik”. 

"Angka ini adalah yang paling rendah jika dibandingkan dengan capaian pada kementerian/lembaga yaitu sekitar 92 persen, dan pemerintah provinsi sekitar 88 persen," ucap Wapres Ma'ruf Amin.

Persoalan lainnya adalah meskipun Indeks RB dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tetapi masih belum terlihat dampaknya terhadap pencapaian target-target pembangunan nasional, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, dan isu-isu lainnya.

"Kemudian, kita masih menjumpai kasus-kasus tindak pidana korupsi, yang bahkan juga dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dan aparat pemeriksa pengelolaan keuangan negara. Inilah beberapa tantangan nyata yang harus segera diatasi, utamanya dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan," ungkap Wapres Ma'ruf Amin.